Tutup Tahun 2018, Seluruh PNS yang Terlibat Kasus Korupsi di Provinsi ini Akan Dipecat

Tutup Tahun 2018, Seluruh PNS yang Terlibat Kasus Korupsi di Provinsi ini Akan Dipecat

Tutup Tahun 2018, Seluruh PNS yang Terlibat Kasus Korupsi di Provinsi ini Akan Dipecat
NET
Ilustrasi. 

TRIBUN-BALI.COM, MEDAN - Aparatur Sipil Negara Sumatera Utara, yang melakukan korupsi akan mendapatkan pemecatan dengan tidak terhormat (PDTH).

Hal tersebut diinformasikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Provinsi Sumatera Utara English Nainggolan.

Ia menuturkan pada akhir Desember ini seluruh PNS terlibat korupsi sudah tidak lagi berstatus pegawai, apalagi mendapatkan gaji atau uang pensiunan.

Baca: Pengusaha Asal Bali, Punya Belasan Mobil Mewah, Tapi Tak Punya Rumah, Ini Alasan Inspiratifnya

"Sudah banyak juga yang diproses, Tobasa sudah banyak, Tapanuli Utara,Langkat, dan Provinsi Sumut juga sudah. Pada akhir Desember ini akan kita proses selesai semuanya, tidak adalagi mereka yang bekerja atau mendapatakan uang pensiunan," kata English Nainggolan, melalui sambungan telepon genggam, kepada Tribun Medan, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, surat pemberhentian pegawai yang terlibat korupsi sudah dilayangkan atau disampaikan kepada kepala daerah hingga gubernur. Namun, kepala daerah belum dapat memproses semuanya, dikarenakan masih mencari berkas-berkas pengadilan tiap ASN.

Baca: Bali Berpotensi Diguncang Gempa 7,4 SR, ACT Sebut Daerah di Bali Selatan Rawan Terjadi Likuifaksi

"Kita sudah melayangkan surat kepada Gubernur dan Wali Kota hingga Bupati. Mereka respect deh, cuma mereka masih mencari keputusan pengadilan, karena itu dasar untuk memberhentikan mereka," katanya.

English belum bisa menyampaikan berapa banyak PNS yang sudah dipecat dari Instansi pemerintahan. Kemudian, ratusan PNS di Provinsi Sumatera Utara yang melapangkan gugatan karena tidak terima dengan pemecatantesebut, tidak dilarang untuk membuat mosi kepada pemerintah.

Baca: Buka Pintu Hotel, Petugas Temukan Dua Wanita Muda Sedang Berkencan, Bahas Pelayanan Via WhatsApp

"Jumlah belum pegang datanya. Silakan saja mereka menolak atau membuat laporan balik, kalau saya normatif aja sebenarnya, karena Undang-undang yang bilang seperti itu. PNS yang dipidanakan dah sudah menjalani hukum dipenjara akan juga diberhentikan," katanya.

English menyampaikan, selama ini pemerintah terlalu diam, tetapi dengan keputusan ini semua akan diproses.

Baca: Pria 23 Tahun Minta 6 Mahasiswi Pose Tanpa Busana Saat Video Call Lalu Disebar di WhatsApp dan Line

"Jadi pembemberhentiannya itu dampak atau implikasi, cuman selama ini terjadi pembiaran mereka itu yang sudah di proses diadili dan selesai menjalankan hukuman, tetapi tindakan administratifnya tidak dilaksanakan," kata dia.

Halaman
123
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved