Breaking News:

BPJS Kesehatan Beri Solusi Bagi Perusahaan Daftarkan Karyawannya

BPJS Kesehatan mengadakan sosialisasi tentang Perpres No 82 Tahun 2018, Portal BPJS dan Integrasi Pendaftaran JKN KIS melalui OSS

Tribun Bali/Karsiani Putri
 SOSIALISASI-Suasana sosialisasi  Perpres No 82 Tahun 2018, Portal BPJS, dan Integrasi Pendaftaran JKN KIS melalui Online Single Submission (OSS) yang diadakan oleh BPJS Kesehatan  Kedeputian Wilayah Bali, NTT, dan NTB pada Selasa (11/12) di Mercure Bali Harvestland Kuta, Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pada Selasa (11/12/2018), BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT, dan NTB  mengadakan sosialisasi tentang Perpres No 82 Tahun 2018, Portal BPJS dan Integrasi Pendaftaran JKN KIS melalui Online Single Submission (OSS).

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan mengenai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 

"Perpres ini juga mengatur tentang kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terdapat sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan maupun membayarkan iuran JKN-KIS bagi karyawannya, yaitu teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jika tidak ingin mendapatkan sanksi, maka segeralah mendaftar," ucap Gunadi, Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali, NTT, dan NTB pada Selasa (11/12/2018).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ni Luh Made Wiratmi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memberikan tanggapannya mengenai hal ini. 

"Kami di dinas dan juga Pak Gunadi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan, baik itu di kesehatan dan juga di program-program ketenagakerjaan. Dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat terhadap peraturan tersebut, dan ini yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat baik itu pengusaha maupun yang mandiri," ujar Wiratmi.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

OSS juga memberikan kemudahan bagi badan usaha yang akan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dengan mengurus perizinan melalui OSS, badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN-KIS akan dimudahkan. 

"Perusahaan akan semakin mudah dalam mengurus semuanya dan kami berharap agar sebaran investasi dapat merata di Bali. Dimana para investor yang ingin menanamkan modalnya, dapat melihat kapasitas peluang suatu perusahaan tersebut seperti apa dan semua data telah tersedia di sini," ucap Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Luh Hety Vironika. 

Halaman
12
Penulis: Karsiani Putri
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved