Breaking News:

Duo Bupati Ini Sepakat Soal Kewenangan Kawasan Sempadan Pantai Diatur Daerah

Bupati Buleleng dan Bupati Klungkung sepaham soal aturan sepadan pantai agar diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana (baju cokelat) duduk berdampingan dengan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta (baju biru). Kedua bupati ini hadir pada pembahasan Ranperda RTRW di Gedung DPRD Bali, Selasa (11/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana dan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta sepaham soal pengelolaan aturan sempadan pantai agar diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota.

Duo bupati ini memiliki kesepahamam tersebut ketika sama-sama hadir pada rapat pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kantor DPRD Bali pada Selasa (11/12/2018) kemarin.

"Saya ingin pantai ini diberikan keleluasaan kepada daerah agar bisa diatur sebagai kawasan konservasi pesisir, yang selanjutnya dengan melibatkan provinsi dengan masyarakat," kata Suradnyana di hadapan ketua dan anggota pansus RTRW DPRD Bali.

Suradnyana menilai hal ini sesuai karena kawasan tersebut sebenarnya milik kabupaten bukan provinsi.

Menurutnya, kabupaten bisa mengelola kawasan tersebut lebih intens jika diberikan kewenangan, misalnya dalam upaya penganggaran untuk keramba maupun dalam bentuk konservasi perairan.

"Dalam hal teknis semua pasti diketahui daerah," jelasnya lagi.

Suradnyana menjelaskan, meski hal ini diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, akan tetapi dirinya memohon kepada pemerintah provinsi untuk menyerahkan kewenangan kepada daerah, khususnya yang bersifat konservasi.

Kemudian Bupati Suwirta mengaku sepakat dengan tanggapan Bupati Suradnyana terkait kawasan sempadan pantai dalam peruntukkan konservasi agar pengelolaannya diberikan kepada daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Suwirta di Klungkung, utamanya di pesisir Lembongan.

Suwirta mengungkapkan, dahulunya sempadan pantai hanya berjarak sekitar 25 meter sedangkan kini panjangnya sekitar 200 meter.

Dikatakannya, hal ini karena banyak masyarakat yang punya sertifikat tanah namun tidak ada tanahnya akibat abrasi pantai, sehingga masyarakat mencoba mengembalikan tanahnya dengan jalan semacam reklamasi.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, Suwirta mengaku belum bisa mengambil keputusan apa yang harus dijalankan.

"Nah, sehingga oleh sebab itu izinkan kami di daerah untuk melakukan langkah-langkah deskresi tetapi tidak melanggar," kata Suwirta.

Ia juga meminta ada penegasan kewenangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten, sehingga sebagai orang nomor satu di Klungkung tidak sulit dalam mengambil sebuah keputusan. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved