Peningkatan KDB Sebabkan Pengurangan Hutan, Akademisi Unud Tolak Rencana Perubahan Hingga 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ranperda mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, pada Selasa (11/12/2018) lalu, sudah melalui tahap mendengarkan masukan dari masing-masing daerah.

Terkait dengan adanya berbagai usulan, maka ada sejumlah pasal yang akan diubah.

Made Arca Wiryawan selaku Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali sekaligus Penyusun Teknis Revisi Perda memaparkan beberapa pasal yang akan mengalami perubahan.

Salah satunya, kata dia, yakni pasal 122 tentang APZ Kawasan Peruntukan Pariwisata akan ada penambahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Penambahan KDB tersebut yakni dari 40 persen menjadi maksimal 50 persen pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Sementara pada Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah (KSPKD) dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) akan naik menjadi maksimal 40 persen dari sebelumnya 10 persen, serta KWT Kawasan Efektif Pariwisata (KEP) akan menjadi maksimal di angka 5 persen dari sebelumnya hanya 2 persen.

Terkait kenaikan KSPKD dan KDTWK dari 10 persen menjadi menjadi 40 persen ini, Ketua Konsorsium Pariwisata Universitas Udayana (Unud) AA Suryawan Wiranata menyatakan ketidaksetujuannya.

Saat ditemui Tribun Bali usai pembukaan acara Simposium Suksma Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Mandala Kantor Gubernur Bali, ia mengatakan bahwa kenaikan yang wajar adalah 20 persen.

"Kita ingin dibawah 30 persen. Karena kalau itu daerahnya konservasi kayak Bedugul itu, kalau kita buka koefisien dasar bangunannya sampai 40 persen, dimana lagi kita punya tempat alam terbuka," jelasnya.