Ranperda Desa Adat Bali Harus Menguatkan dan Tidak Mengganggu Wisatawan

Ranperda Desa Adat Bali Harus Menguatkan dan Tidak Mengganggu Wisatawan

Ranperda Desa Adat Bali Harus Menguatkan dan Tidak Mengganggu Wisatawan
DOK Universitas Warmadewa
Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Warmadewa Denpasar menyelenggarakan Fokus Group Disccustion (FGD), Jumat (14/12/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Melihat fenomena yang berkembang saat ini tentang keberadaan Desa Ada/Pakraman di Bali yang belakangan sering menjadi sorotan, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Warmadewa Denpasar menyelenggarakan Fokus Group Disccustion (FGD), Jumat (14/12/2018) pagi hingga siang.

Ketua BEM I Kadek Paramita FGD menyatakan, FGD mengundang berbagai elemen masyarakat dan juga stakeholder terkait mulai dari unsur OPD Provinsi Bali yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Badan Lingkungan Hidup, LSM, Organisasi Kepemudaan Hindu yakni Prajaniti, Peradah Bali, PMHD Unwar, Sekaa Truna, Bendesa Adat, Polda Bali, Kajati Bali dan juga unsur mahasiswa lintas kampus yang di pandu oleh moderator I Putu Eka Mahardhika SIP MAP yang juga dosen FISIP Universitas Warmadewa.

FGD ini sekaligus sebagai langkah awal society control terhadap Ranperda yang disusun oleh Pemprov Bali.

“Hasil FGD ini akan disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Provinsi Bali sebagai masukan atas rancangan peraturan daerah penguatan desa pakraman sehingga cita-cita penguatan desa pakraman benar-benar bisa terwujud,” pungkasnya.

Dekan FISIP Drs I Wayan Mirta MSi menyampaikan, FGD ini menjadi usulan konkret kepada Pemprov Bali juga DPRD Bali sehingga proses pengawalan usulan Ranperda betul-betul mewakili aspirasi warga Bali.

Sebab, saat ini banyak sekali isu-isu yang berkembang seperti pelemahan Desa Adat, isu Pungli yang melahirkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Pengamat politik Drs I Nyoman Wiratmaja MSi dalam kesempatan ini mengapresiasi semangat Pemprov Bali yang telah melakukan inisiatif merancang Ranperda Desa Adat sebagai penguatan keberadaan desa adat.

Ia menyatakan agar sebelum disahkan, Perda ini sebaiknya dilakukan uji publik terlebih dahulu sehingga berbagai kemungkinan yang belum diakomodir bisa disempurnakan.

“Jangan terburu-buru mengesahkan Ranperda ini sehingga celah masalah yang nantinya timbul cenderung lebih kecil nantinya,” ujar Wiratmaja.

Dari kalangan muda yang hadir, baik dari Prajaniti, Peradah Bali, KMHDI Bali, PMHD Warmadewa juga menyampaikan agar Ranperda ini memperhatikan keberadaan pemuda krama Bali karena merekalah nantinya pewaris yang akan melanjutkan keberadaan desa adat.

Sumber-sumber pendapatan desa adat harus juga diatur agar tidak mengganggu para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ranperda ini juga harus merepresetasikan pembangunan manusia sehingga SDM Bali yang ada mampu dan paham menghadapi kondisi global yang sangat kompetitif saat ini.(*)

Penulis: Bambang Wiyono
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved