Korban KDRT di Bali Memilih Cerai Ketimbang Menggugat Pasangannya ke Pengadilan

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali berdasarkan catatan dari LBH APIK mencapai 171 kasus.

Korban KDRT di Bali Memilih Cerai Ketimbang Menggugat Pasangannya ke Pengadilan
rdasa.com.au
Ilustrasi KDRT 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bali berdasarkan catatan dari LBH APIK mencapai 171 kasus.

Dari 171 kasus tersebut, 63 memilih untuk cerai.

"Kasus KDRT yang dibawa ke ranah pidana cuma 1 kasus. Yang kasusnya  potong kaki di Buleleng saja," kata Sekretaris LBH APIK, Luh Putu Anggreni, Selasa (18/12/2018).

Anggreni mengatakan korban KDRT lebih memilih cerai ketimbang ke pengadilan.

Padahal menurutnya KDRT merupakan tindak pidana.

"Perceraian kan perdata sehingga tidak ada efek jera untuk pelaku. Banyak korban KDRT yang bilang tidak mungkin memenjarakan suaminya. 'Sudahlah cerai saja saya tidak kuat'," tutur Anggreni.

Selain itu banyak pula perempuan yang mengalami perceraian sepihak.

Hanya lewat adat dan mulih bajang (kembali ke orang tua) tanpa status jelas hingga empat tahun.

Bahkan ada yang suaminya kawin lagi dan nasib perempuannya tidak jelas.

"Tahun ini di satu desa di Buleleng sedang antre 25 kasus perceraian secara sepihak. Mengingat keterbatasan kami, jadi mereka akan kami data dulu dan penyelesaiannya bertahap," imbuh Anggreni.

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved