Jaksa Tolak Permohonan PK Gede Winasa, Ini Alasannya

Winasa selaku Pemohon yang juga terpidana sebelumnya mengajukan permohonan PK terkait perkara korupsi dana beasiswa STIKES

Jaksa Tolak Permohonan PK Gede Winasa, Ini Alasannya
Tribun Bali/Putu Candra
Mantan Bupati Jembrana, Prof I Gede Winasa usai menjalani putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (9/6/2017). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jaksa Gede Arthana selaku Termohon menanggapi permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Jembrana, Prof I Gede Winasa di persidangan Pengadilan Tipikor, Denpasar, Bali, Selasa (18/12/2018).

Winasa selaku Pemohon yang juga terpidana sebelumnya mengajukan permohonan PK terkait perkara korupsi dana beasiswa STIKES dan STITNA Jembrana pada 2009/2010.

Dalam surat tanggapannya, jaksa senior asal Buleleng itu menolak sanggahan permohonan PK yang diajukan tim kuasa hukum Pemohon.

"Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan sebagaiman Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu permohonan PK Pemohon agar ditolak karena bukanlah merupakan suatu bukti baru (novum)," tegas Jaksa Gede Arthana di hadapan majelis hakim pimpinan Engeliky Handajani Day.

Dipaparkannnya, apa yang menjadi sanggahan Pemohon terkait bukti baru tidak terungkap sama sekali.

Menurut penilaian Gede Arthana, bahwa seluruh materi sanggahan Pemohon sudah terungkap pada sidang pokok sebelumnya.

"Sehingga materi sanggahan Pemohon PK maupun alasan pengajuan PK tidak kami bahas kembali, karena sudah kami sampaikan dan serahkan pada sidang sebelumnya," terangnya.

Sebelumnya dalam permohonan PK pihak Pemohon menyatakan, surat Sekretaris Dewan Kabupaten Jembrana No. 170/133/DPRD/2018 tanggal 30 Januari 2018 adalah novum, karena keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap.

Surat yang disebut-sebut Perbup Nomor 04 Tahun 2009 tersebut bukanlah Peraturan Bupati, itu merupakan perbuatan rekayasa.

Selain itu, dikatakan peradilan telah lalai, karena pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara lazim, tanpa landasan teoritis dan diluar logika hukum.

Pula, perbedaan antara temuan BPK dengan keterangan ahli dari BPKP yakni BPK mendapat temuan pemborosan anggaran dan pelanggaran administrasi.

Sedangkan saksi dari BPKP menerangkan terdapat kerugian keuangan negara.

Usai Termohon menanggapi sanggahan permohonan PK Termohon, sidang seharusnya dilanjutkan dengan pembuktian para pihak.

Namun pihak Pemohon meminta waktu kepada majelis hakim untuk menghadirkan para saksi dan bukti surat pada sidang selanjutnya.

"Sidang dilanjutkan dengan pembuktian, tolong Pemohon hadirkan para saksi serta bukti suratnya. Untuk sidang sidang pembuktian akan kita lanjutkan 8 Januari 2019," ujar Hakim Ketua Engeliky sembari mengetuk palu sebanyak tiga kali, tanda sidang ditutup. (*)

Penulis: Putu Candra
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved