Ganti Singkatan LPD Menjadi Labda Pacingkreman Desa, Wiratmadja: Untuk Apa?

Ia melanjutkan, semangat dari revisi perda tersebut adalah untuk menghargai kekhususan dan keistimewaan desa yang khas Bali itu.

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Akademisi Universitas Warmadewa, Denpasar, Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si. mempertanyakan perubahan nama raperda (rancangan peraturan daerah), dari sebelumnya disebut perda desa pakraman menjadi kini raperda desa adat.

Padahal, menurut Wiratmaja, dilihat dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, nama desa pakraman sudah disebut dalam penjelasan UU tersebut, yang mana secara khusus disebutkan desa adat di Bali dinamakan desa pakraman.

“Kalau desa adat untuk mendukung tradisi dan adat istiadat sebenarnya tidak memadai untuk kondisi riil Bali. Jadi, lebih bagus (gunakan nama) desa pakraman dan maknanya menjadi lebih luas,” kata Wiratmaja saat ditemui di kantornya, Rabu (19/12/2018).

Ia melanjutkan, semangat dari revisi perda tersebut adalah untuk menghargai kekhususan dan keistimewaan desa yang khas Bali itu.

“Jadi, kenapa memakai sebutan desa adat, biarkan saja menggunakan desa pakraman kan berbeda dengan yang lain.Untuk apa diubah juga, padahal dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa desa pakraman itu adalah desa adat yang ada di Bali,” ujar Wiratmaja.

Ia juga mempertanyakan beberapa istilah yang juga masuk dalam perubahan nama di raperda desa adat.

Misalnya, istilah untuk lembaga keuangan mikro khas desa adat yang selama ini disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diusulkan diubah namanya menjadi Labda Pacingkreman Desa adat.

Singkatan Labda Pacingkreman Desa adalah tetap LPD.

Sama dengan nama desa pakraman, menurut Wiratmaja, sebenarnya eksistensi LPD (Lembaga Perkreditan Desa) juga sudah dimasukkan dalam UU Keuangan Mikro.

“Sudah masuk, namun menjadi pengecualian, karena tidak akan terkena undang-undang perbankan. Itu sudah sangat istimewa sebenarnya. LPD diterjemahkan sebagai Labda Pacingkreman Desa, padahal dalam UU Keuangan Mikro memang sudah disebut Lembaga Perkreditan Desa,” ungkap Wiratmaja.(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved