Gubernur Koster Buka Suara Terkait Isu Izin Reklamasi Teluk Benoa

Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya buka suara terkait isu izin lokasi baru yang diterbitkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti

Gubernur Koster Buka Suara Terkait Isu Izin Reklamasi Teluk Benoa
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali, Wayan Koster saat bertemu dengan awak media di Warung Be Sanur, Denpasar, Jumat (21/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya buka suara terkait isu izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti.

Ia mengaku sudah mendengar hal tersebut dan melakukan pengecekan.

"Setelah saya cek ternyata bukan (izin lokasi), hanya izin Amdal untuk wilayah Teluk Benoa. Amdal, bukan izin lokasi, (tapi) izin untuk menganalisis dampak lingkungan di kawasan Teluk Benoa," kata Gubernur Koster di hadapan awak media di Warung Be Sanur, Denpasar, Jumat (21/12/2018).

Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa izin untuk melaksanakan Amdal itu bisa saja ada tujuannya, termasuk soal rekramasi.

Dirinya mengaku akan terus pada visi pemerintahannya yang menetapkan bahwa kawasan Teluk Benoa tidak bisa direklamasi.

Sebelumnya izin untuk mereklamasi Teluk Benoa memang ada, hanya saja telah habis pada 26 Agustus 2018 lalu karena tidak terdapat Amdal.

Koster menjelaskan, seandainya izin Amdal ini memang diperuntukkan reklamasi, tentu masih diperlukan proses selanjutnya berupa izin reklamasi.

Jika ada proses yang memberikan izin reklamasi, Gubernur Koster mengaku akan mengajak masyarakat untuk kompak dan bersatu menolak reklamasi.

"Jadi tidak perlu diragukan posisi saya dalam hal Teluk Benoa ini," jelasnya.

Sampai detik ini, Gubernur Koster mengaku belum mendapatkan 'hitam diatas putih' dari izin Amdal yang dikeluarkan KKP.

Nantinya bila sudah diterima dan dipandang perlu maka akan disikapi dengan cara bersurat kepada Presiden Joko Widodo, dan bisa saja termasuk usulan mencabut Perpres 51 Tahun 2014.

"Yang penting esensinya adalah reklamasi itu tidak dilaksanakan di Teluk Benoa, itu saja buat saya," terangnya.

Gubernur Koster memikirkan bahwa peruntukkan Teluk Benoa nantinya akan digunakan sebagai Taman Hutan Mangrove, yang didalamnya juga dijadikan sebagai pusat studi mangrove. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved