Jelaskan Penerbitan Izin Lokasi, Menteri Susi: 'Bukan Izin Reklamasi Teluk Benoa'

"Ibu tuh bikin aturan ya aturannya itu izin lokasi, bukan izin mereklamasi," ujar Susi.

Jelaskan Penerbitan Izin Lokasi, Menteri Susi: 'Bukan Izin Reklamasi Teluk Benoa'
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Susi menyatakan bahwa Izin Lokasi itu berbeda dengan Izin Reklamasi. Siapapun yang mengajukan Izin Lokasi tidak serta merta bisa langsung mengantongi Izin Reklamasi. 

TRIBUN-BALI.COM,JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui menerbitkan surat izin lokasi reklamasi Teluk Benoa kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).

Namun bukan berarti persetujuan pelaksanaan reklamasi.

Dalihnya, karena sebagian wilayah Teluk Benoa berada dalam tata ruang Kawasan Strategis Nasional Sarbagita yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014.

Baca: Koster Teguh pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Kawasan Teluk Benoa Tidak Bisa Direklamasi

"Nah sebagian Benoa ini masih di dalam tata ruang Kawasan Strategis Nasional yang ditentukan dalam Perpres Sarbagita tahun 2014 yang ditandatangani oleh bapak Presiden sebelumnya. Mengerti ya," kata Susi Pudjiastuti usai menggelar konferensi pers mengenai Refleksi 2018 dan Outlook 2019 di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).

Susi mengakui telah mengeluarkan surat izin lokasi reklamasi tersebut dan diberikan kepada PT TWBI.

"Ibu tuh bikin aturan ya aturannya itu izin lokasi, bukan izin mereklamasi," ujar Susi.

Pernyataan singkatnya itu sekaligus membantah kabar dirinya telah menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi atau penimbunan tanah membuat daratan baru di laut Teluk Benoa.

Dalam kesempatan tersebut, ia kemudian melanjutkan pernyataannya setelah dihampiri sejumlah awak media.

Menurut Susi, setiap individu maupun korporasi bisa memperpanjang surat izin dengan catatan wilayah tata ruangnya harus masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Sebagian wilayah Teluk Benoa berada dalam tata ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan tertera dalam Peratauran Presidan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang ditandatangani Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Susi Pudjiastuti menegaskan bukan dia yang memperpanjang izin lokasi PT TWBI untuk mereklamasi Teluk Benoa.

Halaman
1234
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved