Jelaskan Penerbitan Izin Lokasi, Menteri Susi: 'Bukan Izin Reklamasi Teluk Benoa'

"Ibu tuh bikin aturan ya aturannya itu izin lokasi, bukan izin mereklamasi," ujar Susi.

Jelaskan Penerbitan Izin Lokasi, Menteri Susi: 'Bukan Izin Reklamasi Teluk Benoa'
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Susi menyatakan bahwa Izin Lokasi itu berbeda dengan Izin Reklamasi. Siapapun yang mengajukan Izin Lokasi tidak serta merta bisa langsung mengantongi Izin Reklamasi. 

"Tanpa izin lokasi, kamu nggak bisa bikin Amdal. Nah, Amdal ini yang menentukan boleh tidak (reklamasi) dilaksanakan," papar Susi.

Menteri yang terkenal dengan jargon 'tenggelamkan' itu kembali menegaskan, dalam melakukan reklamasi dibutuhkan izin pelaksanaan reklamasi.

Izin tersebut memang akan dikeluarkan kementeriannya, jika pihak yang mendapat izin lokasi telah memperoleh Amdal dari KLHK.

Boleh Perpanjang Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menerbitkan perpanjangan izin lokasi jika memang tata ruangnya sesuai dengan peraturan.

"Ya, tiap tahun, kalau izin lokasi habis, setiap orang bisa memperpanjang izin. Selama izin tata ruangnya itu benar, ya boleh," ujar Susi.

Susi memaklumi adanya pro dan kontra mengenai izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan disalahartikan publik.

Sebab, tidak semua memahami perbedaan antara izin lokasi dengan izin pelaksanaan reklamasi.

Karena itu, ia menyarankan agar perubahan dilakukan pada tata ruang di Teluk Benoa.

Jika masyarakat Bali ingin mengubah atau menghentikan izin lokasi tersebut.

Perubahan tersebut tentunya melibatkan Gubernur Bali serta DPR setempat.

"Kalau masyarakat Bali ingin mengubah, harus mengubah tata ruangnya, gubernur bersama DPRD membuat tata ruang baru," kata Susi.

Bayar Rp 13 M

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, juga memastikan KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Teluk Benoa Bali.

"Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya di Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT TWBI.

Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp 13,076 miliar yang disetor ke kas negara.

Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Informasi terbitnya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa terkuak saat Konsultasi Teknis Dokumen antara RZWP3K (Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (19/12).

Dokumen antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dibahas di dalam konsultasi tersebut sesungguhnya telah mengalokasikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim berkat upaya banyak pihak termasuk desakan Walhi Bali.

Namun, di tengah upaya konservasi tersebut, justru terbit izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru tersebut.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, menyayangkan tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa, karena selama lima tahun rakyat Bali terus berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

“Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama ini jelas-jelas rakyat Bali konsisten selama lima tahun lebih menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Terlebih lagi izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru ini diterbitkan secara diam-diam,” tegasnya.

Made Juli Untung Pratama, Direktur Walhi Bali, menuturkan bahwa inisiatif daerah yang termuat dalam Ranperda RZWP3K harus terus dikawal ketat,

“Dokumen RZWP3K ini harus tetap mengkomodir kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim sebagaimana yang sudah ada di dalam dokumen saat ini. Tidak boleh ada upaya untuk menggugurkan inisiatif Bali untuk menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Kita harus mengawal dokumen RZWP3K saat ini agar tidak ada pihak yang menggugurkan inisiatif daerah untuk mengatur Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi,” ujar Untung Pratama. (*)

Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved