ForBali Bersurat Ke Menteri Susi, Gendo: Izin Lokasi adalah Bagian dari Izin Reklamasi

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Tribun Bali / Widyartha Suryawan
Aksi pengibaran bendera terkait sikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa di wilayah perairan Teluk Benoa, Badung, Bali, Senin (18/6/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) bersurat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Susi Pudjiastuti. ForBali menganggap pernyataan Susi Pudjiastuti hanya sebatas pembenaran semata.

Surat yang dikirim ForBali tertanggal 22 Desember 2018 dengan nomor 11/ForBali/XII/2018 perihal jawaban atas bantahan menteri Susi Pudjiastuti terkait izin reklamasi Teluk Benoa.

Koordinator ForBali, I Wayan Gendo Suardana mengatakan surat tersebut dikirim atas adanya konferensi pers yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu.

Dikirimnya surat ini sebagai jawaban atas bantahan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada waktu konferensi pers tersebut.

"Ini adalah surat resmi kami ke Menteri Kelautan (dan Perikanan) atas konferensi pers dia (yang telah dimuat) di beberapa media dan di channel YouTube," jelas Gendo Minggu, (23/12/2018) siang di kantor Walhi.

Dalam surat tersebut, ForBali memang memakai beberapa referensi atas pemberitaan yang disampaikan Susi Pudjiastuti. Salah satunya, ForBali membantah pernyataan yang disampaikan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI yang menyatakan bahwa KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi.

Menurut ForBali, pernyataan yang disampaikan itu menyesatkan publik karena seolah-olah ijin lokasi bukan merupakan bagian dari izin reklamasi.

Padahal kata dia dalam peraturan hukum yang juga diakui oleh Menteri Susi dan jajarannya, jelas Gendo,  bahwa penerbitan izin lokasinya yang baru kepada PT TWBI sandarannya Perpres No  122 Tahun 2012 tentang reklamasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Karena di sana memang mengatur perizinan reklamasi dan mekanisme perizinannya. Itu diatur di Bab III mulai dari pasal 15 sampai pasal 21," paparnya.

Pasal 15 Perpres Reklamasi telah mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved