Desa Adat Bisa Angkat Tenaga Administrasi dan Keuangan, Bantu Tugas Prajuru dan Digaji Sesuai UMR

Beratha menyampaikan bahwa prajuru desa adat dapat mengangkat tenaga administrasi dan keuangan

Desa Adat Bisa Angkat Tenaga Administrasi dan Keuangan, Bantu Tugas Prajuru dan Digaji Sesuai UMR
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Rapat - Suasana rapat pembahasan draft Raperda Desa adat antara Pemerintah bersama DPRD Provinsi Bali di Ruang Baleg Kantor DPRD Provinsi Bali, Jumat (28/12/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah bersama DPRD Provinsi Bali mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat usai diajukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha, yang mewakili pihak pemerintah, mengatakan Perda disusun sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, penguatan, pemberdayaan, dan jaminan kepastian posisi desa adat dalam hukum ketatanegaraan.

Beratha menyampaikan beberapa hal baru yang dicantumkan dalam draft Raperda diantaranya prajuru desa adat dapat mengangkat tenaga administrasi dan keuangan.

Disebutkannya, oleh karena bila Perda desa adat ini disahkan tentu tugas-tugas prajuru desa adat menjadi lebih kompleks, terutama dari tugas-tugas yang diberikan Pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan.

Sedangkan, dari segi pengurusan saat ini di desa adat hanya ada bendesa, petengen, dan penyarikan, yang mana rata-rata usia prajuru tersebut sudah lanjut usia.

“Oleh karena itu diberikan kewenangan kepada prajuru untuk mengangkat tenaga administrasi dan keuangan untuk membantu tugas prajuru,” kata Dewa Beratha usai rapat di Ruang Baleg Kantor DPRD Provinsi Bali, Jumat (28/12/2018).

Mengenai sistem penggajian untuk tenaga administrasi dan keuangan itu, nantinya akan disamakan seperti penyuluh Bahasa Bali.

“Dia akan mendapat imbalan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) melalui dana yang dibebankan dari APBD,” ujarnya.

Selain itu, dalam rangka menangani 1.493 desa adat ini, juga akan dibentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khusus, seperti Dinas tertentu yang khusus menangani desa adat.

Namun dalam Pembentukan OPD ini memerlukan proses yang mesti dilewati, yaitu pembuatan payung hukumnya berupa Peraturan Daerah.

Halaman
1234
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved