Pastikan Status Teluk Benoa, Ini yang Diminta WALHI Bali pada Gubernur Bali

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali mengirim surat informasi publik kepada Gubernur Bali pada Senin (31/12/2018).

Pastikan Status Teluk Benoa, Ini yang Diminta WALHI Bali pada Gubernur Bali
Istimewa
Sejumlah baliho Tolak Reklamasi Teluk Benoa ditemukan dalam kondisi robek, Sabtu (4/8/2018). 

Pastikan Status Teluk Benoa, Ini yang Diminta WALHI Bali pada Gubernur Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali mengirim surat informasi publik kepada Gubernur Bali pada Senin (31/12/2018).

Permohonan yang diminta WALHI Bali adalah salinan surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo.

Intinya, surat tersebut adalah memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa.

Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama menjelaskan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik, dan badan publik wajib memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

“UU Keterbukaan Informasi Publik pada intinya menegaskan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Gubernur Bali sebagai lembaga eksekutif daerah merupakan badan publik,” jelasnya seperti dalam rilis yang diterima Tribun-Bali.co, Selasa (1/1/2019) malam.

Isi surat tersebut penting diketahui untuk membuktikan keseriusan Gubernur Bali Wayan Koster menolak reklamasi Teluk Benoa.

Sebelumnya Gubernur Bali pernah menyatakan tidak mengubah Perpres Nomor 51 Tahun 2014, karena menurut Gubernur Bali apabila Perpres tersebut diubah, maka berdampak pada pesisir lain di Indonesia.

Namun pada Jumat (28/12/2018), Gubernur Bali bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta Presiden merevisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa, dan isi surat yang diberikan kepada Presiden tidak dibuka kepada publik.

“Entah apa yang ada di benak Gubernur Bali Wayan Koster enggan membuka isi surat terkait revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa yang dikirimkan untuk Presiden Joko Widodo."

"Jika Gubernur Bali memang serius menolak reklamasi Teluk Benoa, maka seharusnya Gubernur Bali membuka isi surat tersebut kepada Publik."

"Rakyat yang selama lima tahun lebih berjuang untuk menolak reklamasi Teluk Benoa jadi tahu keseriusan Wayan Koster dalam menolak reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.

Surat permohonan informasi publik WAHI Bali tersebut langsung diserahkan ke Kantor Gubernur Bali pada Senin (31/12/2018).

Surat tersebut diterima Ketut Suarta selaku Staf di Kantor Gubernur Bali. (*)

Editor: Rizki Laelani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved