Terobosan Kakanwil Baru Kemenkumham Bali: Bentuk Tim Pora dan Dorong UPT Belum BPK Menjadi BPK

Kakanwil Kemenkumham Bali Sutrisno yang baru saja dilantik menyebutkan akan melanjutkan rencana yang sudah disusun oleh Kakanwil sebelumnya

Terobosan Kakanwil Baru Kemenkumham Bali: Bentuk Tim Pora dan Dorong UPT Belum BPK Menjadi BPK
Tribun Bali/Noviana Windri Rahmawati
Sertijab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Maryoto Sumadi digantikan oleh Sutrisno, Senin(7/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali/Noviana Windri Rahmawati

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kakanwil Kemenkumham Bali Sutrisno yang baru saja dilantik menyebutkan akan melanjutkan rencana yang sudah disusun oleh Kakanwil sebelumnya, dan juga mendorong UPT yang belum BPK menjadi BPK, saat ditemui di Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Senin (7/1/2019).

"Rencana kedepan jelas melanjutkan apa-apa yang selama ini sudah baik. Terus rencana berikutnya yaitu mendorong UPT yang belum BPK menjadi BPK. Sekarang yang sudah BPK adalah Kanim Denpasar, yang belum nanti kita dorong agar menjadi BPK,"

"Sehingga nanti kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," kata Sutrisno.

Ia menyebutkan, peningkatan tersebut bukan hanya pada kantor imigrasi saja, melainkan juga lapas, dll.

"Tentu ada terobosan baru seiring berjalannya waktu," ucapnya.

Terobosan lain disebutkan yaitu dibentuknya Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing yang bertugas memantau dan mengawasi orang asing terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

"Selama ini kami sudah melakukan pengawasan terhadap orang asing. Contohnya beberapa orang asing sudah kami tindak dan deportasi. Harus melihat koridor. Kami juga harus berhati-hati melakukan tindakan-tindakan terhadap orang asing, jangan sampai melakukan tindakan sampai merugikan masyarakat kita sendiri,"

Ia juga menyebutkan, Tim Pora dibentuk dari beberapa gabungan UPT, Instansi, Pemda, Kodim, Kepolisian, Satpol PP, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, dll.

"Ini merupakan gabungan untuk mengawasi orang asing. Bukan berarti imigrasi menguasai itu. Tidak. Misalnya saat melakukan pengawasan orang asing melakukan tindak pidana umum tentu itu kita serahkan kepada kepolisian,"

"Penyalahgunaan tenaga kerja asing tanpa izin tentu kita serahkan kepada Disnaker. Sudah ada instisusi masing-masing. Kalau pelanggaran imigrasi ya dengan imigrasi," tutupnya.(*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved