Mediasi Eks Karyawan Hardys Tak Temukan Titik Temu

Ni Wayan Umi Martina selaku kuasa hukum PT. Arta Sedana menyebutkan kliennya tidak memberikan surat kuasa khusus untuk melakukan PHK

Mediasi Eks Karyawan Hardys Tak Temukan Titik Temu
TRIBUN BALI/NOVIANA WINDRI
Puluhan eks karyawan PT Hardys yang saat ini diambil alih oleh PT Arta Sedana Retailindo tengah menunggu proses mediasi dengan kuasa hukum PT Arta Sedana Ratailindo di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Denpasar, Bali, Selasa (8/1/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mediasi Puluhan Eks Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo induk Hardys Retail) dengan pihak PT. Arta Sedana Retailindo yang diwakili kuasa hukum digelar pada Selasa (8/1/2019) di kantor Disnaker Provinsi, Denpasar, Bali.

Dalam forum mediasi, Ni Wayan Umi Martina selaku kuasa hukum PT. Arta Sedana menyebutkan kliennya tidak memberikan surat kuasa khusus untuk melakukan PHK dan tidak memberikan surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi terhadap tenaga kerja tetapi sudah ada mediasi.

"Antara PT Hardys dan PT Arta Sedana tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum dari PT Hardys ataupun PT Arta Sedana terhadap PT Hardys,"

"Sehingga tindakan yang diambil menutup outlet-outlet Hardys kecuali 5 outlet. Kita juga bantu tenaga kerja untuk menuntut hak-haknya sampai dengan Hardys pailit. Jadi selama hak dan kewajiban mereka sepama di PT Hardys sudah dilanjutkan kepada kurator," jelasnya.

Dia juga menyebutkan pemilik PT Arta Sudana Retailindo sanggup melakukan semua hak dan kewajiban tenaga kerja sejak PT Arta Sudana mengambil alih PT Hardys sampai dengan saat ini.

"Tapi kalau klien kami diminta bertanggung jawab sejak mereka mulai bekerja sampai saat ini itu mereka keberatan dan mereka tidak punya kemampuan untuk itu,"

"Klien kami siap bertanggung jawab sejak klien kami melampirkan operasional sampai saat ini terhadap yang masih bekerja. Apabila dipertemuan ini klien kami dipaksa hanya berdasarkan pendapat-pendapat tanpa didasari dokumen, kami keberatan dan menolak dengan tegas," ucapnya.

Baca: Plt. Ketua APRINDO Bali Berharap Hardys Bisa Dongkrak Pertumbuhan Industri Ritel

Baca: Ini 3 Toko Ritel Jaringan di Denpasar yang Sudah Pakai Tas Ramah Lingkungan

Baca: Tahun Depan Ritel Asal Bali Coco Mart Akan Melantai di Bursa Saham

Yeni Anita (30) eks karyawan Hardys Retail menyebutkan tidak ada surat pengalihan karyawan Hardys Retail ke PT Arta Sudana Retailindo dan PT Super Grosir Indonesia tetapi referensi kerja, slip gaji termasuk surat PHK sudah masuk masa kerja dengan PT Arta Sudana Retailindo dan PT Super Grosir Indonesia.

"Secara lisan sudah dijelaskan termasuk pekerjanya juga. Tidak ada suratnya tapi surat referensi kerja yang terakhir ketika kita di PHK itu sudah masuk masa kerja sebelumnya. Surat referensi tersebut dikeluarkan oleh PT Arta Sedana dan PT Super Grosir,"

"Termasuk slip gaji ketika peralihan juga sudah berubah. Kita kan acuannya cuma surat PHK, referensi kerja dan slip gaji yang kita terima atas nama siapa," jelasnya.

Dia juga menambahkan jumlah karyawan yang di PHK sekitar 1000 orang namun yang melakukan pengaduan hanya 193 orang dengan masa kerja dari 1 tahun hingga 17 tahun.

Saat dimintai keterangan melalui telepon, kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratni yang saat itu sedang berada di luar kota mengaku belum mendapat laporan terkait hal ini.

"Saya belum dapat laporan dari mediator karena saya dari kemarin ada di Jakarta. Biar dulu nanti proses dalam penanganan. Langkah selanjutnya tetap dilakukan penanganan agar tenaga kerja menerima hak-haknya sesuai masa kerja. Nanti kita tangani dulu kesanggupan perusahaan terhadap tenaga kerja," ucapnya. (*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved