Puluhan Eks Karyawan Hardy's Retail Lakukan Mediasi. Ini Tuntutannya

Puluhan Eks. Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo dan PT. Super Grosir Indonesia hadir dalam mediasi mewakili 193 eks karyawan yang menuntut haknya

Puluhan Eks Karyawan Hardy's Retail Lakukan Mediasi. Ini Tuntutannya
Tribun Bali/Noviana Windri Rahmawati
Puluhan Eks. Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo dan PT. Super Grosir Indonesia yang hadir dalam mediasi tersebut mewakili 193 eks karyawan yang mengadu menuntut hak-haknya seperti; uang pengganti sisa cuti, pesangon, dll sesuai UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan di kantor Disnaker Provinsi, Denpasar, Bali, Selasa (8/1/2017). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mediasi Puluhan Eks. Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo dengan kuasa hukum pihak PT. Arta Sedana Retailindo (sebagai induk outlet-outlet Hardys Retail) dan PT. Super Grosir Indonesia (sebagai Distribution centre Hardys Retail).

Puluhan Eks. Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo dan PT. Super Grosir Indonesia yang hadir dalam mediasi tersebut mewakili 193 eks karyawan yang menuntut hak-haknya seperti; uang pengganti sisa cuti, pesangon, dll sesuai UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan di kantor Disnaker Provinsi, Denpasar, Bali, Selasa (8/1/2017).

Salah satu Kurator atas tagihan pesangon karyawan tanggal 20 Februari 2018, Egga Indra Gunawan dari Pengadilan Niaga Surabaya, turut hadir dalam mediasi tersebut.

Baca: Kembali Dibuka, Suadnyana Ungkap 90 Persen Pegawai Merupakan Pegawai Lama Hardys

Baca: Ganti Manajemen, Hardys Terapkan Konsep yang Berbeda

Baca: 5 Outlet Hardys yang Diambil Alih PT Arta Sedana Telah Tutup, Bagaimana Nasib Karyawannya?

Para Eks karyawan tersebut di-PHK sepihak secara bertahap yaitu PHK putaran pertama Tanggal 9 Januari 2018 dan PHK putaran kedua Tanggal 25 Februari 2018.

"Kita ini mau dibayar apa enggak, kalau tidak ada kejelasan kita akan naik terus. Inikan hak ya harus dibayar. Bukan 1 orang dibayar 2 PT, tp semua karyawan yang kami wakili itu atas nama 2 PT," ucap Yeni Anita (30) Koordinator eks karyawan Hardy's Retail yang diambil alih oleh PT. Arta Sedana Retailindo.

Ia melanjutkan, belum ada klarifikasi pemberitahuan sampai Desember.

"Sampai Desember kemarin tidak ada klarifikasi pemberitahuan dari perusahaan nanti dibayarkannya kapan dan berapa itu tidak ada. Ada konfirmasi dari pengacara 3 atau 3 kali itupun dari karyawan yang meminta konfirmasi dan menghubungi. Tidak ada inisiatif dari perusahaan atau pengacara untuk duduk bersama membicarakan ini," tambahnya.

Dalam forum mediasi, Ni Wayan Umi Martina selaku kuasa hukum PT Arta Sedana menyebutkan kliennya tidak memberikan surat kuasa khusus untuk untuk melakukan PHK dan melakukan mediasi terhadap tenaga kerja tetapi sudah ada mediasi.

"Antara PT Hardy's dan PT Arta Sedana tidak ada hubungan hukum sehingga tidak ada kewajiban hukum dari PT Hardys ataupun PT Arta Sedana terhadap PT Hardys," ujarnya.

Ia menambahkan, hak dan kewajiban mereka selama di PT Hardys sudah dilanjutkan ke kurator. "Sehingga tindakan yang diambil menutup outlet-outlet Hardys kecuali 5 outlet, kita juga bantu tenaga kerja untuk menuntut hak-haknya sampai dengan Hardys pailit. Jadi hak dan kewajiban mereka selama di PT Hardys sudah dilanjutkan kepada kurator," jelasnya lagi.

Dia juga menyebutkan, pemilik PT Arta Sedana Retailindo sanggup melakukan semua hak dan kewajiban tenaga kerja sejak PT Arta Sedana mengambil alih PT Hardys sampai dengan saat ini.

"Tapi kalau klien kami diminta bertanggung jawab sejak mereka mulai bekerja sampai saat ini, itu mereka keberatan dan mereka tidak punya kemampuan untuk itu," tambahnya. (*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved