Tak Sekadar Pergub, Produk Pertanian Juga Butuh Sertifikasi untuk Masuk Pasar Modern dan Mancanegara

Karena kecenderungannya sekarang itu produk-produk pertanian yang bersertifikatlah yang bisa menembus pasar modern terutama restoran," kata Oka Suardi

Tak Sekadar Pergub, Produk Pertanian Juga Butuh Sertifikasi untuk Masuk Pasar Modern dan Mancanegara
Koleksi I Dewa Putu Oka Suardi
Akademisi yang juga sekaligus Koordinator Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Unud, I Dewa Putu Oka Suardi 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Dikeluarkannya pergub ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali; juga memberikan kepastian harga jual terhadap produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali

Selain itu, tujuannya untuk mengatur tata niaga produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang berpihak kepada masyarakat Bali; meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi; meningkatkan lapangan kerja; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semua jenis produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali harus memenuhi persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh perangkat daerah sesuai kewenangan," kata Gubernur Koster saat peresmian dan sosialisasi pergub tersebut di Desa Pengotan, Bangli, Senin (7/1/2019).

Sementara itu akademisi yang juga Koordinator Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Unud, I Dewa Putu Oka Suardi memberikan apresiasi langkah dari Gubernur Koster tersebut.

Namun dirinya juga mengusulkan, selain dibuatkan pergub, produk pertanian juga butuh adanya sertifikasi produksi.

Baca: Pergub tentang Pemanfaatan Produk Dikeluarkan, Pemerintah Diharapkan Lakukan Pengawasan Ketat

Baca: Ini Sejumlah Tanggapan Masyarakat Bali Terkait Pergub Pembatasan Penggunaan Plastik

Baca: Lahan Pertanian di Kota Denpasar Hanya Tersisa 21.07 Persen

"Karena kecenderungannya sekarang itu produk-produk pertanian yang bersertifikatlah yang bisa menembus pasar modern terutama restoran," kata Oka Suardi saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Agrokompleks Lantai II Fakultas Pertanian Unud Sudirman Denpasar, Senin (7/1/2019) sore.

Kesulitan dalam sertifikasi produk ini yakni masih banyak petani yang belum memiki kualitas untuk mencapai kearah tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendampingi petani sehingga nantinya para petani mencapai kualitas produk yang diinginkan dan bisa disertifikasi.

Salah satu stakeholder yang bisa diajak yakni lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dirinya menyontohkan, petani kakao di Jembrana misalnya kini sudah berhasil mengekspor produknya berkat adanya pendampingan dari salah satu LSM di Bali.

"Jadi dia dampingi dari proses produksi sampai sertifikasi, karena produk kalau sudah tersertifikasi maka akan mudah laku di pasar lokal saja, pasar modern dan pasar mancanegara juga laku," jelasnya.

Baginya, sudah sepantasnya berbagai pihak termasuk pemerintah melakukan hak tersebut guna mendorong petani ke arah itu sehingga ada produk yang berkualitas dan bersertifikat.

"Nah di sinilah peran pemerintah harus selalu mendampingi petani," jelasnya lagi. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved