Breaking News:

Terbukti Gelapkan Dana Pajak BPHTB dan PBB-P2, Suryana Menerima Divonis 20 Bulan

I Ketut Suryana alias Pak Edi (52) menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar

Penulis: Putu Candra | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Putu Candra
I Ketut Suryana alias Pak Edi divonis 20 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Suryana terbukti bersalah menggelapkan dana Pajak Bea BPTHB dan PBB-P2. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - I Ketut Suryana alias Pak Edi (52) menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1/2019).

Demikian disampaikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPT PBB Kecamatan Selemadeg Timur, Kerambitan itu usai berkoordinasi dengan penasihat hukumnya.

Suryana sendiri divonis setahun dan delapan bulan (20 bulan) penjara oleh majelis hakim pimpinan Made Sukereni.

Terdakwa yang menjadi staf ini dinyatakan terbukti bersalah menggelapkan dana Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

"Saya menerima, Yang Mulia," ucap Suryana singkat di muka persidangan.

Di sisi lain, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikomandoi Jaksa I Made Rai Joni Artha belum bersikap, dan masih pikir-pikir mengenai vonis tersebut.

Vonis dari majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa.

Sebelumnya tim jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, menuntut Suryana dengan pidana penjara selama dua tahun.

Selain itu, Suryana juga dituntut pidana denda Rp 100 juta.

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Meski vonis berbeda dari tuntutan, majelis hakim sependapat dengan dakwaan pada tuntutan yang diajukan tim jaksa.

Suryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan subsider.

Disebutkan bahwa terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Untuk itu, Suryana dijerat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada I Ketut Suryana alias Pak Edi dengan pidana penjara selama satu tahun dan delapan bulan (20 bulan) dikurangi selama menjalani tahanan sementara. Dan denda Rp 100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama enam bulan," tegas Hakim Ketua Made Sukereni.

Dijeratnya Suryana dalam perkara ini bermula dari permintaan tolong seorang wajib pajak, Desak Putu Eka Sutrisnawathy pada September 2017.

Desak Putu Eka Sutrisnawathy (saksi) saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak penjualan dan pembelian tanah.

Kemudian, pada 5 September 2017 terdakwa bertemu dengan saksi di kantornya dan memberikan data atau dokumen berupa fotokopi KTP dan KK penjual tanah atas nama I Gede Tiasa/I Wayan Suweca dan pembeli atas nama saksi sendiri.

Selanjutnya fotokopi SHM atau sertifikat hak milik Nomor 09250 di Desa Banjar Anyar, surat ukur tertanggal 16 Juli 2012 Nomor 05904 seluas 1.590 meter persegi atas nama I Gede Tiasa/I Wayan Suweca.

Serta fotokopi perjanjian pengikat jual beli atau PPJB tertanggal 15 November 2016 di Notaris Putu Harmita.

Singkat cerita, terdakwa memberikan pertimbangan teknis kepada saksi.

Selanjutnya pada 6 September 2017 terdakwa datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan untuk meminta lembar informasi data pembayaran PBB atas nama I Gede Tiasa/I Wayan Suweca.

Serta melakukan beberapa proses lainnya sembari mengucurkan dana yang diperlukan.

Total dana yang sudah dikeluarkan Rp 232,2 juta.

Dari total dana itu, terdakwa gunakan untuk melakukan pengurusan proses pembayaran pajak PBB, PPH, dan BPHTB atas nama pemohon (saksi).

"Sampai akhirnya PBB dan BPHTB tidak terdakwa setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya," beber tim jaksa kala membacakan surat dakwaan pada sidang sebelumnya.

Perbuatan terdakwa lalu terungkap saat proses penerbitan akta jual beli dengan Nomornya 434/2017 yang semula diurus di notaris.

Saat akta jual beli itu didaftarkan notaris ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tabanan untuk proses peralihan hak.

Namun ditolak BPN karena kelengkapannya tidak memenuhi syarat.

Sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui telah memalsukan bukti setor pajak dan belum ada penyetoran ke kas negara atau daerah.

Dalam dakwaan juga diuraikan penggunaan uang senilai Rp 232,2 juta oleh terdakwa.

Di antaranya pembayaran PPH mewakili penjual I Gede Tiasa/Wayan Suweca di kantor pos sebesar Rp 56,2 juta lebih dan biaya notaris sebesar Rp 9 juta.

Sementara biaya PBB-P2 dan BPHTB yang tidak dibayarkan terdakwa sisanya Rp 166.914.00 ternyata dipakai untuk keperluan pribadinya.

Di antaranya membayar biaya operasi kelahiran menantunya sebesar Rp 10 juta, dan membiayai upacara nelu bulanin cucu terdakwa sebesar Rp 57 juta.

Kemudian, membayar utang dari pelaksanaan upacara pernikahan anak terdakwa sebesar Rp 50 juta, dan membayar utang di Bank Mahaboga dan Bank Permata di Kerobokan, Badung.

"Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara atau daerah dalam hal ini Pemkab Tabanan dirugikan keuangannya sebesar Rp 138.953.329. Dengan rincian, pajak BPHTB yang tidak disetorkan sebesar Rp 109.572.000 dan PBB-P2 yang tidak disetorkan sebesar Rp 29.381.329. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved