Kebijakan Bupati Klungkung Dinilai Berlebih dan Dipertanyakan Warga, Namun Ini Alasannya

Perda tersebut ditindak lanjuti dengan surat edaran Bupati No.510/227/DISKOP tentang Pengaturan Jam Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Klun

Kebijakan Bupati Klungkung Dinilai Berlebih dan Dipertanyakan Warga, Namun Ini Alasannya
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan Perda No 3 Tahun 2018. Perda tersebut ditindak lanjuti dengan surat edaran Bupati No.510/227/DISKOP tentang Pengaturan Jam Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Klungkung. Namun, kebijakan tersebut ternyata menuai banyak tanggapan dari masyarakat. 

Kebijakan Bupati Klungkung Dinilai Berlebih dan Dipertanyakan Warga, Namun Ini Alasannya

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan Perda No 3 Tahun 2018.

Perda tersebut ditindak lanjuti dengan surat edaran Bupati No.510/227/DISKOP tentang Pengaturan Jam Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Klungkung.

Namun, kebijakan tersebut ternyata menuai banyak tanggapan dari masyarakat.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan maksud dari Pemkab dan Dewan mengambil kebijakan agar toko retail/swalayan maksimal buka sampai pukul 22.00 Wita.

I Gede Abdi Suhendra, warga yang tinggal di Lingkungan Kemoning mengungkapkan keluhannya pasca keputusan toko retail dibatasi jam bukanya sampai pukul 22.00 Wita.

Ia mempertanyakan alasan kebijakan, yang dianggapnya agak berlebihan

"Kalau tempat hiburan malam ditutup, masuk akal. Tapi sekarang toko juga dibatasi jam bukanya."

"Kan banyak juga warga yang perlu memberi keperluan mendesak saat tengah malam atau dini hari," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan ini terlampau berlebihan terlebih alasanya jika toko retail kerap digunakan tempat anak muda sebagai tempat nongkrong-nongkrong.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved