Perubahan Nama dari Desa Pakraman Menjadi Desa Adat, 2 Fraksi di DPRD Pertanyakan Alasannya

Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar menanyakan penggunaan nama "Desa Adat" pada Raperda

Perubahan Nama dari Desa Pakraman Menjadi Desa Adat, 2 Fraksi di DPRD Pertanyakan Alasannya
TRIBUN BALI/I WAYAN SUI SUADNYANA
Rapat paripurna DPRD Bali, Senin (14/1/2019) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar menanyakan penggunaan nama "Desa Adat" pada Raperda tentang desa adat.

Kedua fraksi tersebut menanyakan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi di DPRD Bali Senin (14/1/2019).

"Kami mempertanyakan terkait perubahan nama dari Desa Pakraman menjadi Desa Adat," kata I Nengah Wijana saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Menurutnya, perubahan nama tersebut tidak perlu dilakukan karena nama Desa Pakraman sudah merupakan istilah Bali yang sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi lalu.

Sementara itu I Wayan Rawan Atmaja yang mewakil Fraksi Golkar melihat dari segi historis perubahan nama desa adat dan desa pakraman.

Sebelum menggunakan nama desa pakraman seperti saat ini, perda sebelumnya menggunakan desa adat.

Perubahan nama waktu itu didasarkan atas temuan dan kajian berbagau prasasti dan temuan historis dari berbagai lontar dan sastra yang kemudian dirumuskan menjadi desa pakraman.

"Berkaitan dengan kembalinya menggunakan desa adat, mohon penjelasan dan argumentasi yang mendalam baik secara filosofis, historis maupun sosiologis atas pergantian nama tersebut," jelasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved