Gubernur Koster Siapkan RUU untuk Kelola Bali Secara Menyeluruh

Gubernur Koster menjelaskan, urgensi dari adanya RUU ini agar nantinya Bali dapat dikelola dalam satu kesatuan wilayah

Gubernur Koster Siapkan RUU untuk Kelola Bali Secara Menyeluruh
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1/2019). 
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1/2019).
RUU ini nantinya akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan akan dikawal oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali dan DPR RI Perwakilan Bali.
Gubernur Koster menjelaskan, urgensi dari adanya RUU ini agar nantinya Bali dapat dikelola dalam satu kesatuan wilayah yakni satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.
"Kalau ini bisa kita jalankan secara baik, maka saya kira pembangunan Bali kedepan akan menjadi lebih berimbang, lebih adil, lebih merata antar wilayah dan antar kelompok masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Bali ini," paparnya.
Baginya, wilayah Bali dengan luas 5.646 meter persegi ini kecil, terlebih penduduknya hanya sekitar 4,2 juta.
Dari itu apabila ada komitmen yang dilakukan secara bersama-sama, maka Bali akan lebih mudah untuk diurus.
Hal ini juga didorong oleh sumber daya yang bagus, budaya yang kuat serta sumber daya manusia yang komit, berkualitas, dan berintegritas.
Selain itu tatanan masyarakat di Bali juga dinilai sangat kuat karena disertai dengan kearifan lokal yang ada.
"Jadi sebenarnya Bali ini kalau kita tata secara bersama-sama dengan baik, nggak susah kita untuk melakukannya," tambahnya lagi.
Oleh karena itu, Bali dinilai memerlukan suatu cara atau strategi untuk menata pembangunan ke depan.
Menurut Gubernur Koster, RUU Provinsi Bali merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menata Bali secara fundamental dan komprehensif.
Dijelaskan, UU Provinsi Bali yaitu UU No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, saat ini sudah tidak relevan lagi.
Pasalnya, konstitusi dari UU tersebut berpedoman pada UUDS tahun 1950 yang pada waktu itu bentuk negara masih Republik Indonesia Serikat (RIS).
"Jadi dari segi konstitusi sekarang ini kita sudah menggunakan UUD 1945, sudah tidak lagi UUDS 1950. Jadi sebetulnya sudah tidak relevan lagi. Itu dari segi konstitusi yang dipakai untuk membentuk UU ini No. 64 tahun 1958 ini," jelasnya.
Selain itu, bentuk negara Indonesia saat ini adalah NKRI dari yang dari dulunya RIS, sehingga sudah berubah secara fundamental, baik dari segi konstitusi maupun bentuk negara.
Pembentukan satu payung hukum antara Bali, NTB dan NTT yang terdiri dari 11 pasal ini dinilai sangat simpel oleh Gubernur Koster, sehingga saat ini dari ketiga daerah tersebut sudah selayaknya dipisah karena masing-masing sudah memiliki keunggulan.
Kebutuhan Bali yang sekarang dengan Bali di masa lalu juga sudah sangat berbeda, dan hal ini juga diikuti oleh NTB dan NTT.
Sehingga UU No. 64 tahun 1958 yang mengatur ketiga provinsi ini sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, dan untuk sulit dipakai untuk menjawab permasalahan yang akan datang.
"Itulah sebabnya salah satu dasar mengapa kita perlu merevisi UU No. 64 tahun 1958, khusus untuk Bali menjadi RUU Provinsi Bali," jelasnya.
Terkait upaya ini, Gubernur Koster mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder di daerah dan pusat. (*)
 
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved