Mall dan Supermarket di Denpasar Diklaim 97 Persen Tak Lagi Pakai Plastik

Dia menambahkan respon positif ritel baik toko berjaringan, mall dan supermarket di Denpasar terhadap Perwali ini sudah mencapai 97 persen dan apabila

Mall dan Supermarket di Denpasar Diklaim 97 Persen Tak Lagi Pakai Plastik
TRIBUN BALI/NOVIANA WINDRI
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali A A Ngurah Agung Agra Putra saat ditemui di kantor DLHK Kota Denpasar, Denpasar, Bali, Rabu (16/1/2019). 

Mall dan Supermarket di Denpasar Diklaim 97 Persen Tak Lagi Pakai Plastik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali melakukan pertemuan tertutup di kantor DLHK Kota Denpasar, Lumintang, Denpasar, Bali, Rabu (16/1/2019).

Menurut informasi, satu di antara pembahasan pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti program Peraturan Wali Kota (perwali) No. 36 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

"Di sini ada kolabirasi Aprindo dengan pemerintah Denpasar khususnya DLHK terkait dengan kebijakan-kebijakan."

"Pada intinya tadi dibahas secara detail tentang program Perwali 36 tentang pengurangan plastik," papar Ketut Wisada Kepala Dinas DLHK.

Dia menambahkan respon positif ritel baik toko berjaringan, mall dan supermarket di Denpasar terhadap Perwali ini sudah mencapai 97 persen dan apabila terjadi permasalahan pihaknya akan siap melakukan mediasi.

"Ada yang masih belum tersentuh. Yang kecil-kecil yang tidak berjaringan. Seperti toko-toko pribadi yang dianggap modern itu masih belum terutama di pinggiran kotalah," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali A A Ngurah Agung Agra Putra mengatakan dukungannya atas peraturan Perwali tentang pembatasan penggunaan kantong plastik dan dengan adanya peraturan tersebut justru menguntungkan pihak ritel.

"Kalau dari Aprindo sendiri yang pertama mendukung. Jadi kami mendukung segala upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ini. Di samping kita bisa meminimalisir pencemaran lingkungan khususnya kantong plastik ini, dilihat dari sisi bisnis itu sebenarnya menguntungkan bagi ritel atau pedagang. Karena itu akan mengurangi cost kami," ucapnya.

Dia juga menyebutkan pemberian kantong plastik merupakan bagian dari pelayanan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

"Kendala yang terjadi mungkin sosialisasi yang masih terbatas ya. Artinya masih belum menyentuh semua masyarakat. Jadi kendala lapangan itu batal transaksi, kemudian pengurangan nilai belanja," ujarnya. (*)

Penulis: Noviana Windri
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved