Koster Sebut Kapolda Bisa Memahami, Terkait Surat Peringatan Gubernur Terhadap 3 Ormas  

Gubernur Bali, Wayan Koster, telah memberikan surat peringatan kepada tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bali

Koster Sebut Kapolda Bisa Memahami, Terkait Surat Peringatan Gubernur Terhadap 3 Ormas   
Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Pimpinan tiga Ormas besar di Bali usai melakukan pertemuan di kantor Gubernur, Selasa (15/1/2019) Sore. untuk memberi peringatan dan komitmen ketiga ormas tersebut agar menjaga keamanan serta ketertiban di Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, telah memberikan surat peringatan kepada tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bali, yaitu Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali, DPD keluarga suka duka Baladika Bali dan Pemuda Bali Bersatu.

Usai penyampaian peringatan tersebut, Koster mengaku sudah bertemu dengan Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, dan sudah menyampaikan perihal responnya atas surat rekomendasi pembubaran Ormas yang diberikan Kapolda.

“Kemarin saya sudah bertemu Bapak Kapolda dan menyampaikan tindak lanjut dari surat rekomendasi Bapak Kapolda terkait usulan pembubaran tiga ormas. Beliau sudah menerima surat dari Gubernur untuk menyampaikan terima kasih atas tindakan tegas yang dilakukan selama ini,” kata Koster saat ditemui di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/1/2019).

Dalam pertemuan itu, Koster juga menyampaikan kepada Kapolda bahwa tidak bisa langsung membubarkan ketiga ormas dimaksud.

Namun, terlebih dahulu diawali dengan memberikan surat peringatan kepada tiga ormas.

“Kapolda sudah sangat memahami dan mengapresiasi. Memang tahapannya begitu,” akunya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengatakan pihaknya mendukung langkah yang diambil Gubernur dalam rangka memberi peringatan terhadap tiga ormas, yang oleh Polda Bali telah dianggap meresahkan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya peringatan itu, Adi Wiryatama berharap tidak lagi ormas-ormas di Bali ini mengganggu perdamaian dan keamanan di masyarakat.

“Tentu saya mendukung bagaimana cara gubernur yang ingin menciptakan suatu kedamaian. Kalau Bali tidak damai, maka kita tidak bisa membangun apapun di Bali,” ucap Adi Wryatama, politisi asal Tabanan ini.

Ia juga bisa memahami jika gubernur tidak serta merta membubarkan ormas-ormas tersebut lantaran kewenangan pembubaran ormas ada di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM).

Sedangkan gubernur hanya bisa mencabut Surat Keterangan Terdaftarnya jika tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan.

“Kita semua sepakat kalau sudah membuat kegaduhan, siapapun harus diperingati dan diberi teguran keras,” tandasnya.

(*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved