Satu Suara Perjuangkan RUU Provinsi Bali, Gubernur Bawa Usulan RUU ke DPR RI 23 Januari 2019

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berbagai komponen masyarakat Bali, mulai dari Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD Perwakilan Bali, PHDI, MUPD, FKUB, sejumlah Rektor Universitas, dan tokoh masyarakat duduk bersama di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Rabu (16/1/2019).

Mereka menyatukan suara untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Bali sehingga dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). 

Perjuangan untuk memuluskan RUU Provinsi Bali ini dituangkan dalam tanda tangan dan Deklarasi Bali.

“Kita sepakat dan lepaskan atribut partai karena ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Bali. Mari kita bersama membuat sejarah, bukan hanya membaca sejarah,” ujar Gubernur Bali, Wayan Koster.

Koster optimis, perjuangan mengawal RUU Provinsi Bali ini lebih mudah jika dibandingkan RUU Otonomi Khusus (Otsus) yang sebelumnya mentok di pusat.

“Secara politis tak menimbulkan resistensi karena Bali tetap dalam konteks NKRI. Selain itu, RUU yang kita ajukan ini tak berkaitan dengan kapling anggaran, jadi tidak membebani pusat. Kita hanya ingin mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat. Kita ingin mengurus Bali dengan lebih baik,” tandasnya.

Senator RI Gede Pasek Suardika mendukung langkah Gubernur Koster.

Ia pun mengharapkan pemimpin di Bali harus satu suara untuk memperjuangkan RUU Provinsi Bali supaya bisa mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, DPD, dan DPR RI.

“Ini momentumnya bagus sekali. Kita harus satu suara untuk mendukung perjuangan ini. Semoga dengan adanya dukungan tertulis dan deklarasi dari berbagai komponen, suara kita lebih diperhitungkan di pusat,” katanya.

Wakil Bupati Karangasem I Wayan Arta Dipa, juga sepakat untuk memperjuangkan RUU ini karena Provinsi Bali memang membutuhkan payung hukum khusus.