Tanggapan Ketua DPRD Soal Surat Peringatan Tiga Ormas di Bali

Nyoman Adi Wiryatama buka suara terkait dikeluarkannya surat peringatan terhadap tiga ormas besar di Bali

Tanggapan Ketua DPRD Soal Surat Peringatan Tiga Ormas di Bali
Tribun Bali/AA Gde Putu Wahyura
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama seusai menerima Paguyuban Nelayan Bali di wantilan DPRD Bali, Denpasar, Senin (4/4/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Nyoman Adi Wiryatama buka suara terkait dikeluarkannya surat peringatan terhadap tiga ormas besar di Bali, yakni Laskar Bali, Baladika Bali dan Pemuda Bali Bersatu (PBB).

Dirinya mengaku mendukung langkah yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Menurutnya, keberadaan Bali harus selalu damai, karena dalam proses kedamaian itulah Bali akan terbangun.

"Tentunya saya mendukung bagaimana gubernur menciptakan suatu kedamaian. Kalau kita semua tidak berpikir bagaimana Bali itu damai, kita nggak bisa membangun apapun," kata Adi Wiryatama saat ditemui awak media usai mengikuti paparan dan diskusi Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1/2019) lalu.

Sebelumnya, seperti dilansir dari laman Tribun Bali yang dimuat pada Rabu (16/1/2019), Gubernur Koster memberikan peringatan kepada tiga ormas besar di Bali.

Surat peringatan itu dikeluarkan terkait adanya surat rekomendasi dari Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, tentang pencabutan surat keterangan terdaftar, penghentian sementara kegiatan, dan pembubaran ketiga ormas yang dianggap telah melakukan tindak pidana dan organized crime yang meresahkan masyarakat.

Bahkan Gubernur Koster sempat merasa terharu hingga meneteskan air mata ketika menyampaikan peringatan kepada tiga ormas tersebut dalam sesi jumpa pers di halaman Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/1/2019) sore.

“Saya sebagai gubernur harus memperlakukan anak-anak ini sebagai anak-anak saya, yang harus saya....,” katanya terhenti sejenak, dan kemudian kembali melanjutkan, “Jadi saya tidak bisa bertindak...Apa yang saya lakukan harus terukur dan bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan yang di Atas (Tuhan), sekala niskala,” kata Koster.

Saat itu Gubernur Koster juga didampingi pimpinan organisasi yaitu Ketua Umum Laskar Bali AA Ketut Suma Wedanta atau Gung Alit; Ketua DPD Baladika Bali I Bagus Alit Sucipta atau Gus Bota; Sekretaris Umum PBB Putu Gede Mahardika, serta pengurus lain dari ketiga ormas tersebut.

(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved