Warga Masih Hidup Masuk Berkas Santunan Kematian, 2 Pejabat di Jembrana Terseret Kasus Korupsi

Dua kelian banjar sebelumnya disebut Kepala Lingkungan (Kaling) di Jembrana ditetapkan tersangka oleh Petugas Unit Tipidkor Polres Jembrana.

Warga Masih Hidup Masuk Berkas Santunan Kematian, 2 Pejabat di Jembrana Terseret Kasus Korupsi
TRIBUN BALI/I MADE ARDHIANGA ISMAYANA
Dua kelian banjar sebelumnya disebut Kepala Lingkungan (Kaling) di Jembrana ditetapkan tersangka oleh Petugas Unit Tipidkor Polres Jembrana. Dua Kelian Banjar ini ialah I Dewa Ketut Artawan (52) warga Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya dan I Gede Astawa (48) warga Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, Melaya, Jembrana. 

Warga Masih Hidup Masuk Berkas Santuan Kematian, 2 Pejabat di Jembrana Terseret Kasus Korupsi

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Dua kelian banjar sebelumnya disebut Kepala Lingkungan (Kaling) di Jembrana ditetapkan tersangka oleh Petugas Unit Tipidkor Polres Jembrana.

Dua Kelian Banjar ini ialah I Dewa Ketut Artawan (52) warga Banjar Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya dan I Gede Astawa (48) warga Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya, Melaya, Jembrana.

Keduanya ditangkap karena melakukan korupsi dana santunan kematian, yang mencatatkan orang hidup ke dalam berkas santunan kematian.

Wakapolres Jembrana, Kompol I Komang Budiarta menyatakan, kedua kepala lingkungan di atas melakukan korupsi dana santunan kematian.

Dan santunan kematian ini, digunakan untuk mengeruk uang negara, yang dicairkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Keduanya ditangkap, setelah ketahuan mengeluarkan berkas kematian secara fiktif.

"Berkas kematian itu dibuat fiktif dan diajukan ke Dinas Sosial. Satu berkas bernilai Rp 1,5 juta," ucap Budi, Jumat (18/1/2019).

Budi menyebut, untuk tersangka Dewa, perbuatannya merugikan negara hingga Rp 210 juta.

Sedangkan untuk Gede, merugikan negara hingga Rp 88,5 juta. Keduanya ditangkap, setelah hal ini terbongkar melalui pegawai atau orang dalam Dinsos Jembrana ditangkap. Orang di dalam itu bertindak sebagai verifikator.

"Orang yang verifikator ini bernama Indah dan sudah divonis di Pengadilan," jelasnya.

Kasus ini terbongkar setelah ada laporan bahwa ada data atas santunan kematian itu banyak yang fiktif.

"Keduanya disangkakan, pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU Pidana Korupsi junco pasal 55 ayat 1 dan 64 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara," paparnya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved