PHDI Imbau Tak Ngaben 20 Januari - 4 April, Apa Akibatnya Jika Dilanggar?

PHDI Bali mengimbau agar tidak melakukan atiwa-tiwa atau ngaben dalam rentang waktu dari tanggal 20 Januari hingga 4 April 2019.

PHDI Imbau Tak Ngaben 20 Januari - 4 April, Apa Akibatnya Jika Dilanggar?
TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Ketua PHDI Bali saat diwawancari wartawan, Senin (31/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Dalam rangka menjaga kesucian dan keberhasilan Yadnya Panca Wali Krama yang puncaknya dilaksanakan tanggal 6 Maret 2019, PHDI Bali mengimbau agar tidak melakukan atiwa-tiwa atau ngaben dalam rentang waktu dari tanggal 20 Januari hingga 4 April 2019.

Hal itu merujuk pada keputusan pasamuhan madya PHDI Provinsi Bali Nomor 01/PESAMUHAN-MADYA/PHDI-BALI/VIII/2018.

Jika nantinya ada yang melanggar keputusan tersebut, Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana yang juga Rektor IHDN Denpasar mengatakan tak ada sanksi yang mengikat.

"Kalau dari Parisadha sendiri ini sifatnya imbauan dan tidak ada sanksi. Termasuk dalam lontar tentang Panca Wali Krama juga tidak ada sanksi seperti di undang-undang, itu tidak ada, cuma peraturan," kata Sudiana ketika dihubungi, Sabtu (19/1/2019).

Akan tetapi secara kepercayaan, ada ikatan sanksi psikologis, karena menurutnya berdasarkan kepercayaan, sanksi tersebut terkait rasa.

Baca: Gubernur Koster Berjanji Buatkan Kantor untuk PHDI Tahun 2020 Mendatang

Baca: Berikut Makna Larangan Ngaben karena Panca Wali Krama di Pura Besakih

"Menurut kepercayaan mungkin sanksi psikologis yang berkaitan dengan rasa. Kami tidak bisa memberikan sanksi tegas karena ini kepercayaan tidak seperti undang-undang," katanya.

Semisal ada yang telah merencanakan ngaben masal sejak jauh-jauh hari ia mengatakan ada jalan keluarnya.

"Ngaben masal dimungkinkan walaupun jika dilihat dari keputusan sudah tidak boleh," kata Sudiana.

Jalan keluarnya yakni bisa melaksanakan ngaben sampai tanggal 31 Januari 2019 atau sebelum niwakang (pemercikan) tirta panyengker atau pamarisudha yang dilaksanakan tanggal 1 Februari 2019.

"Kalau ngaben ini sudah direncanakan dari lama, agar ngaturang guru piduka karena kita tak bisa kaku di Parisadha. Ngaturang guru piduka biar tidak PHDI kena beban psilologis. Kan Parisadha menyampaikan keputusannya kalau harus melaksanakan ngaben, yang bersangkutan minta ampura kepada betara di Besakih karena melaksanalan pengabenan sampai 31 Januari," kata Sudiana.

Dan pengabenan tersebut bisa dijalankan kalau yang bersangkutan berani atau nekat sampai tanggal 31 Januari 2019.

Sementara untuk dudonan atau rangkaian Panca Wali Krama dimulai tanggal 22 Januari 2019 yakni matur piuning dan ngaku agem.

Tanggal 1 Februari 2019 akan dilaksanakan upacara nunas tirta panglukatan dan pemarisudha. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved