Tepis Isu Menghilangkan Jejak Sejarah, Gubernur Koster Tegaskan Hormat & Muliakan Jasa IB Mantra

Gubernur Koster memberikan klarifikasi terkait isu bahwa ia berusaha menghilangkan jejak sejarah dengan mengubah nama LPD

Tepis Isu Menghilangkan Jejak Sejarah, Gubernur Koster Tegaskan Hormat & Muliakan Jasa IB Mantra
Humas Pemprov Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster saat hadir di Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (22/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Semenjak mengusulkan Raperda tentang Desa Adat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pada Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III, Rabu (19/12/2018), Raperda tersebut langsung menjadi perbincangan di kalangan anggota dewan maupun pihak lainnya.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian dari Raperda tersebut yakni didalamnya mengubah nama Lembaga Perkreditan Desa menjadi Labda Pacingkreman Desa Adat.

Dalam draft usulan Raperda tentang Desa Adat seperti yang diterima Tribun Bali, perubahan nama LPD ini tercantum dalam Bab XI mengenai Padruen dan Utsaha Desa Adat bagian kedua mengenai usaha Desa Adat di Paragraf pertama mengenai Landa Pacingkreman Desa Adat.

Di dalamnya terdapat dua pasal yakni pasal 60 yang berisikan lima ayat dan pasal 61.

Pada pasal 61 berbunyi bahwa LPD dikelola berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan (gilik-saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya).

Semenjak itu pula mulai berhembus isu bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster ingin menghilangkan jejak sejarah dari gubernur sebelumnya yakni Ida Bagus Mantra yang menginisiasi berdirinya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut.

Baca: Ahok Sudah Keluar dari Mako Brimob Pukul 07.30 WIB Lalu Menuju Sebuah Tempat Rahasia

Baca: 2 Nelayan Patah Tulang Selamatkan Perahu, Peranti Melaut Hancur, Sebagian Hilang Tersapu Gelombang

Baca: Doa Lintas Agama untuk Basuki Tjahaja Purnama di Inna Bali Hotel

Isu ini nampaknya juga sampai di telinga Gubernur Koster.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (22/1/2019) kemarin, dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi mengenai Raperda tentang Desa Adat, Gubernur Koster memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

"Jadi bapak ibu sekalian anggota dewan yang terhormat, ini pandangan saya (untuk mengubah nama LPD). Tapi kewenangannya untuk memutuskan kan di dewan ini. Mau tetap menggunakan nama Lembaga Perkreditan Desa enggak masalah, mau diubah ke Labda Pacingkreman Desa lebih baik lagi," kata Gubernur Koster.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved