MoU Pemkot dan Kejari Denpasar, Pendampingan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar siap memberikan pendampingan hukum untuk Pemerintah Kota Denpasar

MoU Pemkot dan Kejari Denpasar, Pendampingan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
Tribun Bali/Putu Candra
Penandatanganan kerja sama Pemkot Denpasar dan Kejari Denpasar, Kamis (24/1/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar siap memberikan pendampingan hukum untuk Pemerintah Kota Denpasar.

Pendampingan ini terkait penanganan serta penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu tertuang dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejari Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pemkot Denpasar (PD Parkir, PD Pasar dan PDAM).

"Pemerintah Kota atau SKPD, kalau ada gugatan dari masyarakat atau pihak ketiga, kami siap menjadi pengacaranya di pengadilan. Itu di luar kasus pidana," ucap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Jehezkiel Devy Sudarso dalam sambutannya, Kamis (24/1/2019) di Kejari Denpasar.

Baca: Di Kota Ini Wanita Berstatus Janda Diasingkan, Dianggap Penghisap Uang dan Nasib Buruk

Baca: Elisa Mengaku Pakai Sabu Agar Pede, Sidang Kasus Kepemilikan Sabu-sabu 0,49 Gram

Pihaknya menjelaskan, eksistensi dan peranan Kejaksaan dalam bidang Datun diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No.16/ 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pun pemerintah.

"Itu meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Itu juga meliputi lembaga badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN atau BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," papar Devy.

Lebih lanjut, kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Itu karena kondisi objektif Indonesia sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kalau ada tunggakan dari pihak ketiga yang belum ditagih dan kesulitan menagih, dapat diwakilkan ke kami di kejaksaan untuk membantu penyelesaiannya," tegasnya.

Baca: Taklukkan Blitar United 3-0, Spider Wan: Awal Baik untuk Bali United

Baca: Solidaritas Jurnalis Bali Tuntut Pencabutan Kepres 29 Tahun 2018 Bagi I Nyoman Susrama

Menurutnya, tiga Perusahaan Daerah (Perusda) Pemkot Denpasar yaitu PD Pasar, PD Parkir dan PDAM mempunyai peranan penting dalam bidang pelayanan publik, dan berpeluang mengalami kendala-kendala teknis maupun non teknis baik intern maupun ekstern, yang secara khusus terkait dengan bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

"Ini tentu memerlukan pendampingan hukum dari lembaga kejaksaan, dalam hal ini yang dilayani melalui bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewujudkan penegakkan hukum, menjaga kewibawaan negara serta pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," tuturnya.

Sedangkan, Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menerangkan, semua SKPD di bawah pemerintahannya sudah menjalin kesepakatan sebelumnya.

"SKPD yang lain sudah semua, sekarang tinggal perusahaan daerah ini saja. Ya, kami harapkan MoU ini ada sinergitas antara Pemkot dengan kejaksaan. Ya ke depan penanganan hukum bidang Datun jadi lebih baik lah," sambungnya. (*)

Penulis: Putu Candra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved