BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja Optimalkan Koordinasi Manfaat Penjaminan Lakalantas

BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus kecelakaan lalu lintas lebih optimal di tahun 2019

BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja Optimalkan Koordinasi Manfaat Penjaminan Lakalantas
BPJS Kesehatan
Suasana sinergi antara BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja mengoptimalkan penjaminan kecelakaan lalu lintas. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus kecelakaan lalu lintas lebih optimal di tahun 2019.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak, tentang Koordinasi Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan serta Jaminan Kesehatan.

Ketentuan penyelenggaraan koordinasi manfaat jaminan kecelakaan lalu lintas, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

“Atas hal tersebut kami tindaklanjuti, melalui perjanjian kerja sama dan diharapkan akan makin optimal di tahun ini. Optimalisasi koordinasi manfaat ini juga merupakan salah satu strategi dari bauran kebijakan untuk mengatasi tantangan sustainabilitas Program JKN-KIS. Diharapkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akan semakin tepat sasaran tidak tumpang tindih antar lembaga penjamin satu dengan yang lain,” jelas Direktur Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, dalam rilis yang diterima Tribun Bali, Rabu (30/1/2019).

Baca: BPD Bali Optimistis Target Pertumbuhan Kredit 9 Persen, OJK Segera Rampungkan Calon Dewan Komisaris

Baca: Kebalikan dari AS yang Membeku, Januari Lalu Australia Tercatat Alami Suhu Terpanas Sejak 1910

Baca: OJK dan BEI Dorong Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal

Bayu menjelaskan, PT Jasa Raharja adalah penjamin pertama, sampai dengan batas plafon sesuai ketentuan untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan penumpang alat angkutan umum.

Setelah melewati plafon tersebut, maka korban akan dialihkan penjaminannya pada BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja juga menggandeng pihak kepolisian dalam hal integrasi sistem informasi kasus kecelakaan lalu lintas.

Harapannya proses administrasi dalam penentuan siapa lembaga penjamin dapat diidentifikasi dengan cepat.

Baca: Mulan Jameela Pasrah Setelah Dapat Cobaan Bertubi-tubi, Dirinya Terlihat Duduk Bersimpuh

Baca: MUDP Atur Persyaratan Pembuatan Ogoh-ogoh, Gandeng KPU dan Bawaslu Awasi Pelaksanaannya

Baca: Berikut Ini 4 Zodiak yang Paling Tidak Percaya Diri dan Mudah Terpengaruh

“Kami mengimbau masyarakat, apabila mengalami kasus kecelakaan lalu lintas untuk segera mengurus surat Laporan Polisi (LP). LP adalah syarat penjaminan oleh PT Jasa Raharja. Untuk itu masyarakat juga diharapkan proaktif melaporkan kejadian tersebut ke PT Jasa Raharja karena PT Jasa Raharja sebagai penjamin pertama akan membiayai pelayanan kesehatan sampai dengan plafon Rp 20 juta, apabila melebihi akan dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan,” kata Bayu.

Ia juga menekankan untuk penjaminan kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, bukan merupakan manfaat program Jaminan Kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Hal tersebut merupakan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (untuk ASN) dan PT Asabri (untuk Prajurit). (*)

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved