Dirjen PAS Akui Tidak Profiling Satu-satu Usulan Remisi Termasuk Susrama

Penolakan yang terus berlangsung terhadap remisi tersangka pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Bagus Narendra Prabangsa

Dirjen PAS Akui Tidak Profiling Satu-satu Usulan Remisi Termasuk Susrama
Tribun Bali/Busrah Syam Ardan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami, pada Sabtu (2/2/2018), langsung menuju Denpasar, Bali untuk bertemu Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) dan menerima surat penolakan dan pencabutan remisi Susrama. (Bus) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penolakan yang terus berlangsung terhadap remisi tersangka pembunuhan jurnalis Radar Bali, AA Bagus Narendra Prabangsa mendapat respon positif dari Kemenkumhan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami, pada Sabtu (2/2/2018) bahkan langsung menuju Denpasar, Bali untuk bertemu Solidaritas Jurnalis Bali (SJB).

Kedatangannya itu sekaligus meminta surat penolakan dari elemen masyarakat terhadap rencana remisi Susrama untuk segera diteruskan kepada Presiden Jokowi.

Baca: Dirjen PAS Langsung Datang Ke Bali Untuk Temui Solidaritas Jurnalis Bali Terkait Remisi Susrama

Selain itu, di sela-sela konferensi pers, dirinya juga mengakui, sebelumnya tidak memprofiling satu-satu usulan remisi itu.

Sehingga disebutnya ada ketidakcermatan di situ.

"Saya akui sejak awal tidak sempat memprofiling satu-satu dari usulan itu. Saya memang baru naik jadi Dirjenpas sehingga tidak begitu ingat kasus ini 10 tahun yang lalu.

"Tetapi setelah saya baca itu dan isu ini muncul, saya langsung buka semua profiling dan berkata oh..oh dan paham. Inilah sikap saya. Kemudian saya minta teman-teman coba cari dokumen itu," akuinya di hadapan SJB yang begitu memperhatikan.

Baca: Kakanwil Kemenkumham Bali Besok ke Jakarta Bawa Petisi Tolak Pemberian Remisi Susrama

Dijelaskannya, pengajuan profiling itu dirinya tidak begitu ingat namun di sana hanya ada pengusulan dari Pidana Umum dan Khusus.

"Saya tidak begitu ingat tapi di sana ada pidana umum, pidana khusus. Dan memang yang Pak Menteri izinkan adalah Pidana Umum. Dan 115 orang itu sudah melalui TPP di pusat dan begitu didorong ke Pak Menteri itu yang diusulkan menjadi Pidana Sementara dari Pidana Seumur Hidup,"

"Jumlahnya saya tidak ingat tapi yang kita usulkan itu 115. Setelah melalui verifikasi dari TPP pusat," jelasnya.

Baca: Pak Presiden, Cabut Remisi Pembunuh Jurnalis!

Halaman
123
Penulis: Busrah Ardans
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved