Terkait Raperda Desa Adat, Parta: Desa Adat Bisa Kelola Padruwen Secara Mandiri

Nyoman Parta menyebut Raperda tentang desa adat mendapat apresiasi dari masyarakat ketika Pansus turun di dua Kabupaten, yaitu Tabanan dan Jembrana

Terkait Raperda Desa Adat, Parta: Desa Adat Bisa Kelola Padruwen Secara Mandiri
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Koordinator Pansus Raperda tentang desa adat sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menyebut Raperda tentang desa adat mendapat apresiasi dari masyarakat ketika Pansus turun di dua Kabupaten, yaitu Tabanan dan Jembrana.

Menurutnya, hal itu terbukti dari peserta yang datang melebihi dari yang diundang.

“Saat itu banyak yang hadir dari pihak LPD, desa pakraman dan juga perbekel. Jumlahnya melebihi dari yang kita undang,” kata Parta saat ditemui di Denpasar, Jumat (1/2/2019).

Ia menerangkan jika Perda Desa Adat sudah disahkan, maka segala hal-hal yang dikeluarkan desa adat tidak bisa ditindak atau tidak bisa diintervensi oleh tim Saber Pungli karena desa adat mempunyai kewenangan mengelola padruwen (kekayaan)- nya sendiri.

Baca: Terkait Polemik Perubahan Nama LPD, Ini Jawaban Gubernur Koster

“Sesungguhnya isinya bagus sekali tentang pertama, desa pakraman sebagai subyek hukum. Tegas itu,” ucap Parta.

Selanjutnya, hal lainnya yang diatur dalam Raperda adalah desa adat bisa mendirikan pesraman dan Badan Usaha Milik Desa Adat yang secara penuh dikelola oleh masyarakat adat masing-masing.

Terkait perubahan nama dari desa pakraman menjadi desa adat dan LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa, pihaknya menerima beragam masukan di lapangan. 

Dijelaskannya, niatan eksekutif yang mengusulkan perubahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nomenklatur nasional.

Baca: Berbagai Pertanyaan Muncul Seputar Rencana Penggantian Nama LPD

Karena ketika banyak masyarakat adat yang mengajukan usulan program ke pemerintah pusat, ketika menyebutkan nama desa pakraman, pihak pusat kemudian mempertanyakan lagi karena di dalam nomenklatur yang ada adalah desa adat.

“Itu sederhana sesungguhnya, tetapi krodit di sana. Kan memang begitu nomenklatur, item anggarannya adalah untuk merevitalisasi adat. Ternyata yang diajukan adalah desa pakraman, ini masalahnya,” terangnya.

Parta menjamin ketika ada perubahan nama itu maka nanti substansinya tidak akan hilang.

“Hanya penamaannya yang hilang, penamaannya diganti. Kata adat juga sudah diadopsi di Bali karena sudah lama,” imbuhnya.

Mengenai perubahan nama LPD, kata dia, komentar dari masyarakat di Tabanan maupun Jembrana masih beragam.

“Ketika ke Jembrana juga beragam. Pada akhirnya kita akan cari yang membuat nyaman semua pihak,” ujarnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved