Goa Lawah dan Tegal Besar Dimasukkan Sebagai Kawasan Pariwisata, Begini Komentar Anggota DPRD Bali

Pansus Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali bersama Pemprov Bali kembali menggelar rapat untuk membahas revisi Perda RTRW Bali.

Goa Lawah dan Tegal Besar Dimasukkan Sebagai Kawasan Pariwisata, Begini Komentar Anggota DPRD Bali
TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA
Tampak pengunjung mengabadikan momen rekannya di Objek Wisata Pantai Goa Lawah, Selasa (1/1/2019). Namun ada beberapa hal yang menurutnya masih harus diperhatikan, seperti ketersediaan tong sampah dan belum adanya toilet di objek wisata tersebut. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pansus Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali bersama Pemprov Bali kembali menggelar rapat untuk membahas revisi Perda RTRW Bali.

Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Made Arca Eriawan mengatakan dalam rapat lanjutan tersebut, Pansus menanyakan perihal masukan-masukan yang didapat dari hasil kunjungan ke Kabupaten/Kota seluruh Bali.

 
“Tadi baru bisa dibahas dari Kabupaten Klungkung saja. Disana yang menjadi masalah adalah isu akomodasi kawasan pariwisata Tegal Besar dan Goa Lawah,” kata Arca usai rapat di Ruang Banmus, Kantor DPRD Bali, Senin (4/2/2019).

 
Sebelumnya, kata dia, Bupati Klungkung meminta kawasan pariwisata Tegal Besar dan Goa Lawah dimasukkan karena selama ini hanya Kabupaten Klungkung yang tidak memiliki kawasan pariwisata di Bali daratan. 

 
“Jadi, di seluruh Bali mereka hanya punya kawasan pariwisata Nusa Penida. Kita akomodasi, kita masukkan dia dalam kawasan strategis pariwisata Provinsi. Nantinya akan ada tambahan Kawasan pariwisata Tegal Besar dan Goa Lawah disana,” imbuhnya.

 
Selanjutnya, Provinsi juga memiliki kewenangan mengatur batas wilayah dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Dari KSP itu, Pemprov memiliki kewajiban membangun infrastruktur supaya kawasan strategis itu tetap ‘bergerak’.

Kalau temanya pariwisata maka pariwisatanya harus bergerak. Kalau temanya industri, industrinya agar bergerak. Dan kalau temanya sosial budaya, maka minimal harus terlindungi. 

“Jadi Provinsi harus hadir dan pengaturan satu tata kelola itu masuk dalam wilayah Provinsi secara terpadu, tetapi Kabupaten/Kota  silahkan mengatur dengan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

 
Arca menerangkan begitu menjadi KSP, kegiatan yang memiliki efek skala besar pariwisata di daerah, maka dia harus mendapatkan rekomendasi Provinsi.

 
Usulan yang disampaikan berikutnya adalah bahwa pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Gunaksa supaya dilanjutkan, karena ibaratnya pelabuhan itu merupakan urat nadinya Nusa Penida untuk distribusi logistik.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved