Kalaksa BPBD Bali Minta Unit Kerja Awasi Aktivitas Galian C  

Adanya potensi kerusakan lingkungan dan bencana akibat aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Karangasem mendapat atensi dari BPBD Bali

Kalaksa BPBD Bali Minta Unit Kerja Awasi Aktivitas Galian C   
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, Made Rentin. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Adanya potensi kerusakan lingkungan dan bencana akibat aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Karangasem mendapat atensi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, Made Rentin mengatakan pengaturan zona galian C tersebut akan dimasukkan dalam Reperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sedang dibahas di DPRD Bali.

“Kaitan dengan Galian C dalam Perda tentang RTRW yang di Kabupaten tentu ada rencana detailnya,” kata Rentin saat ditemui usai pelantikan dirinya di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/2/2019).

Baca: Ribuan Konten Vulgar di Aplikasi Live Chat Diblokir Kominfo, Termasuk Bigo Live dan Smule

Baca: Tolong Beri Ibu Saya Tanggungan Kesehatan, Tak Sanggup Berobat, Hanya Terbaring di Kamar Pengap

Selanjutnya, ia berharap semua komponen unit kerja terkait semestinya melakukan pengawasan terhadap akvitivas di Galian C itu.

Ketika terindikasi, bahkan secara nyata melanggar aturan semestinya segera diambil tindakan tegas.

Dikatakannya, BPBD Bali tetap mengkoordinasikan baik pengusaha maupun pemerintah daerah setempat, karena ketika pelanggaran terhadap aturan terjadi tentu berdampak pada timbulnya bencana di wilayah tersebut.

Baca: Inilah Arti ‘Lelaki Sejati’ Menurut Jokowi

Baca: Seleksi PPPK Dibuka 8 Februari 2019, BKN akan Pastikan Validitas Data Eks Tenaga Honorer K2

“Fungsi kami di BPBD ada tiga, komando, koordinasi dan pelaksana. Disisi koordinasi kami akan melakukan fungsi itu untuk mengkoordinasikan rekan kerja kami dan unit kerja terkait,” terang mantan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Bali ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Teja mengatakan, terkait aktivitas di galian C, pihaknya nanti akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Dinas pertambangan, tenaga kerja dan ESDM karena izinnya ada disana.

Sedangkan dari aspek lingkungan, pertama, pihaknya akan coba mengecek apakah usaha tersebut sudah berizin atau tidak.

Baca: Sugiarto Wiharjo, Buron Kasus Korupsi APBD Lampung Timur Rp 108 Miliar Ditangkap di Bali

Baca: BBPOM Denpasar: 76 Persen Iklan Obat Tradisional Menyesatkan

Kedua, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengendalian bila memang berpotensi terjadi kerusakan lingkungan.

“Wajib (dicek) itu, karena di sana juga ada sarana prasarana sekolah, jembatan. Tidak boleh (dibiarkan) itu,” tegasnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved