82 Tenaga Honorer Pemprov Bali Diusulkan menjadi PPPK, Begini Tanggapan Kepala BKD

Pemerintah pusat telah mengumumkan pendaftaran terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I.

82 Tenaga Honorer Pemprov Bali Diusulkan menjadi PPPK, Begini Tanggapan Kepala BKD
Tribun Bali/Wemasatya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, Jumat (8/2/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat telah mengumumkan pendaftaran terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menjelaskan perekrutan PPPK tahap I tersebut ditujukan khusus untuk tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun-tahun sebelumnya.

 
“Ada kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer K2 yang masih tersisa. Tenaga honorer K2 ini bukanlah atau berbeda dengan tenaga kontrak,” kata Lihadnyana saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, Jumat (8/2/2019).

Baca: Cek di Sini Panduan Lengkap Pendaftaran PPPK 2019 di sscn.bkn.go.id, Begini Syarat Lengkapnya

Ia melanjutkan khususnya di Bali tercatat masih ada 82 orang honorer K2 yang dan akan diusulkan ke Pusat menjadi diangkat menjadi PPPK.

“K2 yang dulu di Pemprov Bali masih ada 82 orang. Dia akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data itu sudah masuk pada database Kemenpan RB (Kementerian Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi),” ujarnya.

 
Terkait apakah seluruh honorer K2 itu akan diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK ke Kemenpan RB? Lihadnyana menjawab bahwa akan disesuaikan dulu dengan kemampuan daerah.

“Tergantung kemampuan daerah, kalau daerah tidak ada anggaran untuk (menggaji PPPK) itu kan tidak bisa juga,” ucapnya

Baca: RESMI DIBUKA Pendaftaran PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id, Cek Formasi dan Panduannya di Sini

Oleh karenanya, saat ini BKD Bali sedang melakukan kajian untuk menghitung kemampuan anggaran Pemprov.

“Kita mengkaji dulu, setelah itu akan diverifikasi K2 itu. Kalau dari kajian sudah oke, bisa disiapkan anggaran, selanjutnya baru bisa diumumkan,” tuturnya.

 
Adapun yang membedakan antara tenaga kontrak dengan PPPK, yaitu kalau tenaga kontrak setiap tahun harus dilakukan evaluasi untuk ditetapkan dengan SK Gubernur karena mereka dibayar dengan anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Misalnya pada 2019 ini, kalau tenaga kontrak itu masih dianggap layak bekerja dari hasil evaluasi, maka Pemerintah akan menetapkan kontraknya kembali.

 
Sedangkan kalau PPPK tidak seperti itu, mereka tidak perlu ditetapkan setiap tahun karena PPPK ini setara dengan ASN. Namun yang membedakannya adalah PPPK ini tidak mendapat tunjangan pensiun.

 
Dikatakannya proses seleksi PPPK akan dilakukan tes seperti model seleksi CPNS agar terbangun sebuah sistem yang terbuka dan transparan.

Di samping itu, dengan adanya pengangkatan PPPK benar-benar dapat menunjang kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah karena penggajiannya dibebankan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved