Aktivis Perlindungan Anak Bali Desak Polda Ungkap Kasus Paedofilia di Ashram Klungkung

Setelah mendengarkan pemaparan dari para saksi yang diundang ke Kantor DPRD Bali, Selasa (12/2), kasus paedofilia yang melibatkan seorang tokoh

Aktivis Perlindungan Anak Bali Desak Polda Ungkap Kasus Paedofilia di Ashram Klungkung
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Anggota SWAP, Dwitra J Aryana (kanan), berbicara saat pertemuan di Komisi IV DPRD Bali, Selasa (12/2/2019). SWAP berkomitmen melawan kejahatan paedofilia. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah mendengarkan pemaparan dari para saksi yang diundang ke Kantor DPRD Bali, Selasa (12/2), kasus paedofilia yang melibatkan seorang tokoh di sebuah ashram di Klungkung semakin jelas kebenarannya.

Polisi pun didesak mengungkap kasus kejahatan luar biasa ini sampai tuntas.

"Setelah mendengar pemaparan tadi, kita sepakat bahwa kasus ini memang benar. Pertemuan (di rumah Prof Suryani tahun 2015 dengan menghadirkan korban) memang ada. Prinsipnya kami mendesak kepolisian segera mengusut tuntas dan mengungkap kasus ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta, kemarin.

Pertemuan di Kantor DPRD Bali ini kembali digelar karena pada pertemuan pekan lalu, belum menghadirkan para saksi yang langsung terlibat dalam penanganan kasus ini pada 2015 silam.

Empat tahun lalu, kasus paedofilia ini sudah mencuat ke publik dan sudah digelar rapat kecil di rumah Prof Suryani Jl Gandapura, Denpasar.

Hadir dalam pertemuan itu salah satu korban paedofilia oleh GI, yang merupakan pendiri ashram dan dikenal sebagai tokoh masyarakat.

Sementara aktivis perempuan dan anak yang ikut rapat kecil itu di antaranya dari P2TP2A Denpasar Ni Luh Anggreni, P2TP2A Provinsi Bali Ni Luh Sukawati, dan dari LBH Bali Ni Nengah Budawati.

Mereka bertiga inilah yang kemarin diundang dalam pertemuan di DPRD Bali untuk dimintai konfirmasi.

Rapat kecil tersebut bisa menjadi kunci untuk mengungkap kasus yang sudah mengendap empat tahun ini.

Dalam pertemuan di DPRD Bali kemarin, Budawati, Anggreni, dan Sukawati membenarkan bahwa pada 2015 silam memang ada rapat di rumah Prof Suryani.

Mereka juga membenarkan ada salah satu korban yang hadir kala itu.

Namun Sukawati mengaku datang telat sehingga tidak mengetahui persis siapa korban yang dimaksud.

"Saya memang hadir di sana, tapi saya tidak sadar bahwa itu adalah korban," kata Sukawati.

Budawati saat diberikan kesempatan berbicara membenarkan bahwa pada 2015 silam memang sempat didatangkan salah satu korban di rumah Prof Suryani.

"Iya memang benar ada satu korban di sana. Saya lihat langsung dan hadir di sana," kata Budawati.

Prof Suryani Tak Hadir

Sayangnya, Prof Suryani yang sebetulnya menjadi kunci dalam kasus ini tidak hadir pada pertemuan di DPRD Bali kemarin.

Padahal Komisi IV DPRD Bali sudah mengirim surat undangan kepada dirinya.

"Saya sudah undang Prof Suryani tapi tidak datang sekarang. Saya pikir beliau memang tidak kapasitasnya berbicara di sini, mungkin kalau dipanggil kepolisian baru beliau mau bicara," kata Parta.

Untuk diketahui, waktu pertemuan tahun 2015 di rumah Prof Suryani, ada empat dokumen tertulis yang salah satunya berisikan pernyataan dari pendiri ashram, GI.

Terungkap GI meneken surat permohonan maaf karena telah melakukan tindakan perundungan seksual terhadap anak dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji tidak akan memimpin ashram itu lagi.

"Saya tidak diizinkan mengambil foto dokumen itu. saya cuma lihat langsung," kata Siti Sapura alias Ipung yang juga hadir langsung di rumah Prof Suryani tahun 2015 silam.

Dalam diksusi yang cukup panjang di DPRD kemarin, memang terdapat penjelasan dari pihak lain yang membuat pihak lainnya merasa tersinggung karena seolah membiarkan kasus ini tidak tuntas alias sengaja dipendam.

Dalam kondisi tersebut, Parta memperingatkan dan menyarankan agar tidak boleh ada yang saling menjatuhkan.

Sebagai sesama pemerhati anak, kata dia, tidak boleh ada yang saling menyalahkan dan menjatuhkan.

"Prinsipnya seperti itu. Dan kami pun setia sekali untuk setiap saat membicarakan ini. Kita khawatirkan kecendrungan korbannya. Jadi fokus ke korbannya, apalagi korban ini bisa jadi pelaku nantinya. Bahkan bukan kecenderungan, tapi peluang besar," kata politikus PDIP ini.

Parta pun mengarahkan pada pihak P2TP2A Klungkung untuk memihak pada korban dan lebih serius menangani dugaan kasus tersebut.

Dalam penjelasan, P2TP2A Klungkung mengaku tidak menemukan adanya kejanggalan di ashram GI.

"Terlihat nyaman dan aman-aman di sana bukan berarti sedang baik-baik saja. Khusus dari Klungkung kami harap agar lebih serius. Prinsipnya adalah hitam-putih berpihak pada korban. Salah pun anak itu komisioner harus memposisikan diri membela anak itu. Jangan malah memposisikan anak itu yang sudah korban disuruh harus memenuhi ini-itu lagi. Nggak boleh menjadi corong pelaku dan bekerja sama dengan pelaku," ujar Parta mengingatkan.

       

Tidak Mudah

Untuk selanjutnya, Parta berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini. Meski dia menyadari pengungkapan kasus ini tidak mudah karena dugaan melibatkan tokoh.

"Tentu benar, tidak seperti kasus-kasus biasa. Apalagi diduga melibatkan orang besar, lembaganya juga. Jadi momen ini kita jadikan momen mengatasi, melawan, dan lebih kerasnya kita 'perang' terhadap paedofil," tutur dia.

Selain itu, orang-orang yang dianggap memiliki informasi juga diminta untuk diundang ke Polda Bali guna mengusut tuntas kasus besar ini.

"Prinsipnya kami mendesak kepolisian segera mengusut tuntas dan mengungkap kasus ini. Orang-orang yang dianggap memiliki cukup informasi diundang ke Polda Bali. Kita berharap kasus ini mengemuka sehingga tidak ada lagi peristiwa semacam ini," tegas Parta.

Pemerhati anak lainnya dari Solidaritas Warga Anti Paedofil (SWAP), Dwitra J Ariana, juga mengungkapkan seluruh komponen yang hadir dalam pertemuan di DPRD Bali kemarin menyepakati kasus tersebut benar adanya.

Pihak kepolisian pun diharapkan bekerja keras mengungkapnya hingga tuntas.

"Kita harus menyepakati satu hal bahwa peristiwa itu ada. Kita tidak sedang mengusut sebuah kasus kebakaran jika dibersihkan puing-puingnya masih ada bekas tanah yang terbakar. Kita berharap pihak dari kepolisian agar bekerja lebih keras lagi lebih sabar lagi," ujar Ariana.

Ia juga menyatakan agar sesama aktivis dan pamerhati anak tidak perlu saling menyalahkan, apalagi sampai menjelek-jelekkan.

"Kita harus bersama-sama. Saya yakin betul, kasus ini hanya sebagian kecil saja. Tapi ada yang lebih besar lagi di Bali. Seandainya terduga ini bisa sampai ke ranah hukum dan menjadi terpidana, maka ini bisa jadi shock therapy juga bagi mereka yang berada di jalur tersebut," tuturnya.

Sebagai komitmen untuk menuntaskan kasus ini, mereka yang hadir pada pertemuan di DPRD Bali tersebut berfoto bersama dan memekikkan kata "Hajar Pedofil!!! Lawan Paedofil!!!" (win/bus)

Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved