Antisipasi Golput dalam Pemilu 2019, KPU Badung Surati Perusahaan dan Gandeng PHRI

KPUD Badung akan bersurat ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Badung, agar para karyawan berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2019

Antisipasi Golput dalam Pemilu 2019, KPU Badung Surati Perusahaan dan Gandeng PHRI
Tribun Bali/Rino Gale
KPU Badung melakukan sosialisasi Pemulu 2019 dengan bagi-bagi bunga di Ground Zero monumen bom Bali, Legian, Kamis (14/2/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - KPUD Badung akan bersurat ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Badung, agar para karyawan berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2019.

KPU akan meminta pimpinan perusahaan untuk memberikan kesempatan yang leluasa bagi karyawan menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

Ketua KPUD Badung, I Wayan Semara Cipta mengatakan, sebelumnya juga pernah bersurat kepada pimpinan perusahaan dan lembaga pendidikan terkait perpindahan lokasi mencoblos.

“Nantinya kami akan bersurat lagi untuk pimpinan perusahaan dan lembaga pendidikan agar memberikan kesempatan kepada karyawan menggunakan hak pilih seluas-luasnya,” ungkapnya, Jumat (15/2/2019).

KPU juga akan melakukan antisipasi terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi masyarakat untuk menggunakan hal pilihnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini, kata dia, belajar dari pengalaman Pemilu 2014.

“Saat itu ada pihak yang menghalangi, tapi laporannya masuk terlambat,” jelasnya didampingi  komisioner KPU Badung Ni Luh Nesia Padma Gandhi, Nur Shodiq, dan IGK Yusa Arsana Putra.

Tak hanya bersurat, Kayun Semara mengatakan, juga telah menandatangani kesepakatan dengan sejumlah pihak, terutama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung.

Hal itu mengingat banyaknya pemilih yang sehari-hari bekerja di sektor pariwisata.

Kayun Semara menjelaskan, pihaknya juga melayani pemilih yang hendak pindah lokasi mencoblos. Data per Kamis (14/2/2019), sebanyak 195 pemilih akan pindah memilih ke daerah Badung.

Sementara yang pindah memilih ke luar Badung ada 15 orang.

“Ini data yang kami catat per Kamis (14/2/2019), dimana sebanyak 153 di antaranya terdata saat kami membuka posko di kampus Unud Jimbaran, Kuta Selatan,” ujarnya

Ia memperkirakan, jumlah tersebut bisa saja bertambah. Sebab, posko pelayanan pindah memilih masih dibuka.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma, mempersilakan masyarakat dan media untuk melapor jika ditemukan fakta di lapangan terkait dugaan pihak-pihak tertentu menghalangi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

“Silakan melapor. Itu bisa menjadi temuan awal untuk kami tindaklanjuti,” ungkapnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved