Rudenim Kerja Sama dengan UNCHR, Lakukan Sosialisasi tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Dalam paparannya, Saroha Manullang menjelaskan bahwa perlunya kesiapan stakeholder terkait penanganan pengungsi khususnya di Bali

Rudenim Kerja Sama dengan UNCHR, Lakukan Sosialisasi tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Rudenim
Rudenim melaksanakan sosialisasi Perpres No. 125 tahun 2016 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Sebagai tindak lanjut kerja sama antara Rumah Detensi Imigrasi Denpasar- Bali dengan PBB yang menangani pengungsi, yaitu UNHCR, Senin (18/02/2019) Rumah Detensi Imigrasi Denpasar - Bali (Rudenim) melaksanakan sosialisasi Perpres No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut   sebagai bentuk informasi ke semua stakeholder yang tercantum dalam perpres tersebut.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah para Kepala Kesbangpol Kabupaten dan Kota di wilayah provinsi Bali, Dinas Sosial Kabupaten dan Kota di wilayah Bali, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Kodam XI Udayana, Perwakilan Polda Bali, Polresta Denpasar, Polairud Polda Bali, Perwakilan Lantamal V Denpasar, Perwakilan Lanud I Gusti Ngurah Rai, dan Basarnas Provinsi Bali. Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Denpasar - Bali (Dr. Saroha Manullang, S.H.,S.E.,M.M.).

Dalam pembukaan sosialisasi tersebut, Saroha manullang menjelaskan tentang peranan Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia sesuai amanat Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Baca: HIPMI Denpasar Luncurkan Platform Edukasi Mulai Merintis

Baca: Karudenim Lantik Pejabat Administrasi di Lingkungan Rudenim Denpasar

Baca: Rudenim Denpasar Sosialisasi di Kampus Politeknik Negeri Bali

Tujuan diadakan sosialisasi ini untuk mengaplikasikan konsep perlindungan internasional, mengetahui prinsip dasar kemanusian dalam perlindungan pengungsi, menganalisis situasi terkait dengan pengungsi, mengidentifikasi siapa saja yang termasuk pengungsi berdasarkan kerangka hukum nasional/internasional serta pentinngnya peran berbagai instansi terkait dalam penanganan pengugsi sesuai dengan amanat dalam Perpres No. 125 tahun 2016 tersebut.

Dalam paparannya, UNHCR menjelaskan keberadaan UNHCR di Indonesia sejak tahun 1979.

Jumlah pengungsi yang menjadi perhatian UNHCR di indonesia saat ini sesuai data periode Desember 2018 sebanyak 14,016 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Aceh (81 orang),Medan (2,104 orang), Pekanbaru (1,143 orang), Tanjung Pinang dan Batam (1,022 orang), Jakarta (6,885 orang), Semarang (111 orang), Surabaya (415 orang), Denpasar (30 orang), Balikpapan (7 orang), Makassar (1,880 orang), Kupang (288 orang) dan Lokasi lainnya di Indonesia (50 orang).

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan tentang perlindungan Internasional, mandat UNHCR dan peranan lembaga-lembaga terkait berdasarkan perpres 125 tahun 2016.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, UNHCR menekankan pada penghormatan penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia, memajukan hukum pengungsi, dan perlindungan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan contoh kasus rohingya di Negara Myanmar.

Dalam paparannya, Saroha Manullang menjelaskan bahwa perlunya kesiapan stakeholder terkait penanganan pengungsi khususnya di Bali sesuai dengan isi dari Perpres 125 tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari luar Negeri.

Dengan cara membentuk TIM SATGAS Pengungsi yang dipimpin oleh para Kepala Kesbangpol di setiap Kabupaten/Kotamadya dan Provinsi yang ada di Indonesia Khususnya di Bali.

Sebagai informasi, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar – Bali mempunyai wilayah kerja Bali – NTB.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan pengungsi di kedua provinsi tersebut di samping melaksanakan tugas pokok yaitu melakukan pendetensian, pengisolasian dan pemulangan/pendeportasian bagi setiap orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia.

"Semoga dengan kegiatan ini terbangun SINERGITAS tanpa BATAS antara semua stakeholder yang ada dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tersebut demi tetap terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan potensi adanya kedatangan para pengungsi dari luar negeri," ujar Saroha.

Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved