Labda Pacingkreman Desa Tetap Dicantumkan dalam Raperda, Dewan Harapkan Ketegasan Pemerintah

Labda Pacingkreman Desa (LPD) rupanya tetap dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa adat

Labda Pacingkreman Desa Tetap Dicantumkan dalam Raperda, Dewan Harapkan Ketegasan Pemerintah
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Made Dauh Wijana. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Nama Labda Pacingkreman Desa (LPD) rupanya tetap dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa adat.

Dalam pasal 60 menyebutkan bahwa desa adat memiliki utsaha desa adat yang terdiri atas Labda Pacingkreman Desa (LPD) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

Hal tersebut terungkap dalam Pembahasan lanjutan Raperda tentang desa adat antara Pansus DPRD Bali bersama eksekutif di Ruang Baleg, Kantor DPRD Bali, Jumat (22/2/2019).

Baca: Menetap di Bali, Tamara Bleszynski Ungkap Rasa Kagumnya dengan Pedagang di Pasar Tradisional

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Arema FC Vs Persib Bandung

Padahal sebelumnya dalam pertemuan Ketua LPD se-Bali dengan Gubernur Bali di Rumah Jabatan Gubernur, menyatakan menolak terhadap perubahan nama Labda Pacingkreman Desa tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Made Dauh Wijana meminta agar masalah penamaan tersebut dibuat terang benderang.

”Harusnya dibuat terang benderang sehingga nanti setelah Raperda diselesaikan dapat langsung diimplementasikan,” kata Dauh Wijana.

Baca: Digelar Pertama Kali, 70 Warga Binaan Lapas Perempuan Ikuti Pelatihan Kewirausahaan

Baca: Era Baru PSSI Gianyar di Tangan Cokorda Oka, Komitmen Gairahkan Sepak Bola Gianyar

Menurut Dauh Wijana sebenarnya tidak ada masalah dengan istilah Labda Pacingkreman Desa, yang penting ada jaminan jika istilah itu dicantumkan maka nanti tidak ada masalah dengan LPD tersebut.

“Sehingga kita tawarkan opsi yang jelas saja, kalau mau mencantumkan Labda Pacingkreman Desa, ayo Raperdanya kita sesuaikan,” ajaknya.

Kemudian, yang paling penting adalah bagaimana agar LPD tetap bisa berkiprah memberikan manfaat pada masyarakat seperti saat ini.

Baca: Gede Puja Ditemukan Tewas Tanpa Busana di Areal Pura Dalem Purwa Buleleng, Begini Kata Polisi

Baca: 1.100 Siswa Ikut Massive Action Alumni LPDP Bali

“Kita mengerti dan paham apa yang dipikirkan Gubernur dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan, keadaan, zaman untuk Bali ke depan. Kita sangat sepakat untuk itu. Oleh karena itu penting sekali kita kaji secara lebih mendalam terkait pasal-pasal itu dan implikasinya,” terangnya.

Pihaknya menginginkan masalah penamaan LPD ini jangan sampai berada dalam wilayah abu-abu, sehingga ke depan bisa memberi jaminan bahwa LPD bisa sebagai penopang ekonomi pedesaan yang sekarang juga sudah memberikan manfaatnya.

Baca: Sepakbola Gianyar Kembali Bergairah, Piala Bupati Gianyar 2019 Diikuti 31 Klub

Baca: Yudiantara Kesulitan Memotong Daging, Nia Takut Janurnya Robek

Jangan sampai di satu sisi Raperda tentang desa adat ini ingin mengubah nama LPD, tapi di sisi lain Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa masih diberlakukan.

Hal itu dituangkan dalam sebuah pasal dalam Raperda Desa Adat, yaitu pasal 95.

“Seberapa jauh pasal 95 itu mampu menjamin bahwa dengan dicantumkannya Labda Pacingkreman Desa dalam Raperda Desa Adat, LPD bisa tetap berjalan seperti yang sekarang. Itu yang menurut saya perlu ketegasan. Ketika itu harus berubah namanya, yang penting intinya bagaimana LPD bisa dikecualikan dengan undang-undang LKM. Itu saja kuncinya,” tuturnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved