Perda Atur Tak Ada Dikriminasi Terhadap Pendatang, Pecalang Diminta Beri Pengayoman Pada Tamiu

Raperda akan membahas terkait posisi krama wed (warga asli yang beragama Hindu), krama tamiu (pendatang Hindu) dan tamiu (pendatang non Hindu)

Perda Atur Tak Ada Dikriminasi Terhadap Pendatang, Pecalang Diminta Beri Pengayoman Pada Tamiu
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Ketua Pansus Raperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Pansus Raperda tentang Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta menyatakan pembahasan Raperda sudah hampir rampung terkait ketentuan umum.

Selanjutnya yang juga dibahas dalam Raperda adalah terkait posisi krama wed (warga asli yang beragama Hindu), krama tamiu (pendatang Hindu) dan tamiu (pendatang non Hindu).

Menurut Parta, perlu diatur terkait posisi pendatang di desa adat agar tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan kewajiban dan pengaturan hak-haknya.

“Walaupun mereka kategorinya tamiu (pendatang), tapi kan perlakuan desa adat tidak boleh diskriminatif,” kata Parta di Kantor DPRD Bali, Jumat (22/2/2019).

Baca: Meriahkan HUT ke-231 Kota Denpasar, Anak-Anak SLB Ikuti Lomba Membuat Canang Sari

Baca: Hari Terakhir Great Sale Rumah Belanja Denpasar, Harga Dimulai 25 Ribu

Maka dari itu ketika pendatang diminta ada kewajiban dan berkontribusi di desa adat di luar parahyangan (urusan keyakinan), seperti ikut membersihkan lingkungan desa, menjaga keamanan wilayah, berdana punia dan sebagainya, maka aktivitas mereka juga harus dilindungi.

Misalnya pada momen tertentu terjadi masalah, pecalangnya harus hadir. 

Begitu juga pada momen tertentu ada ritual, misalnya khitanan, kawinan, pecalangnya hadir memberi pengayoman.

“Kan gitu seharusnya, orang mereka tinggal dalam masyarakat adat, dan tinggal dalam wewidangan desa adat,” ujar politisi asal Desa Guwang, Gianyar ini.

Baca: Makna Dan Kesakralan Tarian Legong Lasem Hingga Peserta Kerauhan di Depan Puri Agung Denpasar

Baca: Sandiaga Uno: Saya Anggap Itu Sambutan, Solidaritas Warga Gelar Aksi Dukung Jokowi

Berikutnya, lanjut Parta, agar tidak ada pungutan ilegal di wewidangan desa adat dan menyebabkan munculnya masalah hukum, maka penting adanya anggaran pendapatan dan belanja desa adat.

Pertama, mengenai kejelasan sumber masuknya uang ke desa adat.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved