Adhi Ardana Mengaku Tiga Kali ke Kementerian Bahas Arak Bali

Rencana Gubernur Bali, Wayan Koster untuk melegalkan arak Bali mendapat tanggapan dari salah satu wakil rakyat di DPRD Bali

Adhi Ardana Mengaku Tiga Kali ke Kementerian Bahas Arak Bali
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardana. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana Gubernur Bali, Wayan Koster untuk melegalkan arak Bali mendapat tanggapan dari salah satu wakil rakyat di DPRD Bali. 

Menurut Anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardana mengenai legalisasi arak ini sebenarnya pihaknya di Dewan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sudah mengupayakannya sejak lama, seperti mendatangi pihak Kementerian.

Baca: Begini Tanggapan Kapolda Bali Mengenai Wacana Koster Legalkan Arak Bali

Baca: PHDI Dukung Arak Bali Dilegalkan, Koster Akan Berkoordinasi dengan BPOM

“Kami sempat tiga kali beraspirasi ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian perdagangan. Terakhir kami pada Kementerian Perindustrian mendapat alternatif membuatkan Bali sebagai kawasan industri berikat, dimana dimungkinkan berproduksi namun terikat dalam peredarannya,” terang Adhi Ardana saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (25/2/2019).

Industri berikat ini maksudnya peredaran arak Bali itu diatur semisal hanya untuk diekspor, kemudian apabila untuk diedarkan dan dinikmati di Indonesia harus diimpor kembali. 

Baca: Koster Usul Legalkan Arak Bali : Masak Bir Boleh, Arak Gak Boleh

Baca: Gubernur Koster akan Kembangkan Home Industri Produk Minuman Tradisional Arak Bali

Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat melihat bahwa Bali menjadi daerah dimana konsumsi minuman beralkohol cukup banyak oleh wisatawan.

“Hal ini tentunya menjadi bagian dari potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Yang menghambat legalisasi ini karena produksi minuman beralkohol masuk dalam daftar negatif investasi dari Kementerian Perindustrian, dan itu ada Peraturan Menterinya.

Baca: Jadwal Final Piala AFF U-22 Indonesia Kontra Thailand, Indra Sjafri Incar Gelar Juara Kedua

Baca: Rp 500.000 Fine for Tourist For Going Outside During The Silent Day in Bali

Pihaknya berharap Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dapat mendorong potensi Industri lokal Bali agar berjalan dengan baik.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta saat dimintai tanggapan mengatakan setuju dengan rencana untuk melegalkan arak Bali.

“Ya kami setuju. Kalau arak itu dalam Perda sudah diatur tentang minuman beralkohol. Kami setuju arak dilegalkan agar industri rakyat Bali ini tidak dilakukan kriminalisasi sehingga dia harus disahkan,” kata Parta.

Baca: Menarik Antusiasme Staff Milenial, The ONE Legian Undang Ida Mas Dalem Segara Perayaan Piodalan 2019

Baca: Satu Pesawat Rute Bali-Jakarta, Hotman Paris Cerca Sule Soal Perselingkuhan & Ungkap Pacar Baru

Menurutnya, tujuan dilegalkannya arak Bali agar jangan sampai mengkriminalisasi industri rakyat yang sudah diwariskan secara turun-temurun, dan itu juga menjadi satu-satunya pilihan pembuat arak untuk bertahan hidup.

Sementara yang harus dilakukan Pemerintah adalah membenahi tata kelola produksinya.

“Kalau alkoholnya terlalu tinggi, maka bisa dilakukan penurunan. Jika higienitasnya menjadi persoalan, agar dilakukan pelatihan supaya lebih sehat dan higienis. Jika tampilannya kurang bagus, agar dibantu untuk pengemasannya,” tuturnya. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved