Banjir Order Cetak Aksara Bali, Disbud Terima Konsultasi Penulisan Aksara yang Benar

Sejak diterapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Banjir Order Cetak Aksara Bali, Disbud Terima Konsultasi Penulisan Aksara yang Benar
Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
Tampak prasasti kantor Wali Kota Denpasar, yang telah menggunakan dwiaksara, yakni huruf latin dan Bali, dengan background merah putih. Namun, ada juga prasasti dengan background warna gelap seperti di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, 

Saat ini, yang menjadi kendala bagi Pemprov Bali untuk mengimplementasikan pergub tersebut adalah mengatur lembaga swasta yang ada di Bali.

Sebab, dari survei yang dilakukan, kabarnya perusahaan-perusahaan swasta yang belum mengganti papan nama kantor beralasan bahwa mereka terkendala biaya.

“Kemudian untuk toko-toko, hotel, itu kadang-kadang dia juga alasannya belum punya anggaran,” kata Astawa.

Namun demikian, untuk saat ini pihaknya masih menoleransi sebab aturan ini masih baru. Secara perlahan, ia meyakini semua bakal mengikuti aturan tersebut.

“Kami terus sosialisasikan,” terangnya.

Selain kesulitan mengatur pihak swasta, yang menjadi kendala dalam penerapan pergub tersebut, kata Astawa, adalah penggunaan background merah putih.

Sebab, di sejumlah tempat yang diwajibkan untuk dipasangi tulisan dan aksara Bali, sudah terlanjur menggunakan background hitam dengan bahan granit.

Tentu jika dibongkar dan dibuat ulang akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

“Itu masih akan kami konsultasikan bagaimana baiknya nanti,” kata Astawa.

Di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, misalnya, terlihat tulisan di sisi utara lapangan ini masih menggunakan background hitam kendatipun sudah berisi aksara Bali.

Nama-nama jalan di Bali juga saat ini belum semua tertulis dalam aksara Bali. Terkait hal ini, Astawa mengaku butuh waktu untuk menyeragamkan nama jalan agar menggunakan aksara Bali.

Sementara itu, dosen Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya  Universitas Udayana (FIB Unud), I Gde Nala Antara, menilai bahwa penerapan Pergub 80 Tahun 2018 itu sudah cukup baik, terutama di kantor atau instansi pemerintahan.

Sedangkan lembaga-lembaga swasta masih sebagian yang menerapkan, dan cukup banyak yang belum.Tempat-tempat wisata, hotel-hotel juga sudah menggunakan dwiaksara.

“Sepertinya perlu sosialisasi lagi agar yang belum bisa menerapkan, segera melaksanakan amanat dari Pergub ini. Sebab, berwirausaha di Bali tentu mereka juga harus menghormati budaya Bali,” kata Nala Antara pekan lalu.

Tentang penulisan aksara Bali pada papan nama instansi, Nala Antara melihat sebagian besar sudah benar saat ini.  

“Tentu sebelumnya mereka sudah tanya ke ahlinya, baik ke para akademisi, guru, maupun para penyuluh bahasa Bali. Ada satu dua yang kurang tepat, itu hal yang biasa. Ejaan latin bahasa Indonesia yang lebih mudah saja masih banyak yang salah, apalagi aksara Bali yang lebih rumit. Kesalahan itu wajar, tidak perlu dibesar-besarkan. Mari kita perbaiki bersama,” jelas dia.(win)

Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved