Disertasi Pastika Usulkan Kewajiban Pemerintah Dukung Kapasitas Pers

Menurut Pastika, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana menyelamatkan pers supaya tetap bisa berperan sebagai media penyalur penegakkan HAM

Disertasi Pastika Usulkan Kewajiban Pemerintah Dukung Kapasitas Pers
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Made Mangku Pastika usai usai sidang terbuka Promosi Doktor di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (4/3/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam sidang terbuka Promosi Doktor dengan disertasi yang berjudul  ‘Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan’, Made Mangku Pastika (67) menyoroti tentang peran Pemerintah dalam peningkatan dan penguatan kapasitas pers.

Menurut Pastika, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana menyelamatkan pers supaya tetap bisa berperan sebagai media penyalur penegakkan hak asasi manusia (HAM).

Begitu juga kalau tidak ada pers, maka HAM akan rusak.

Baca: 7 Hal yang Perlu Kamu Ketahui Apabila Sedang Berlibur di Bali saat Nyepi

Baca: Kita Mudah Terpapar Hoax, Donny: Pakai Social Media 3,5 Jam per Hari, Baca Buku 3,5 Jam per Minggu 

“Kalau sudah seperti itu, saya khawatir akan ada tindakan-tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Itu sangat membahayakan dan apapun itu, kalau tidak diatur dengan baik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab maka menjadi rentan terhadap gesekan-gesekan,” kata Pastika usai sidang di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (4/3/2019).

Pada awalnya, Pastika berpikir mengambil topik tersebut karena memang ada kaitannya dengan pariwisata di Bali.

“Kita lihat sendiri begitu Gunung Agung meletus misalnya, karena ada pemberitaan yang tidak proporsional, tidak pernah dijelaskan berapa jauh puncak gunung itu dengan Kuta. Kacaunya kan cuman sekitar itu (yang terdampak),” ujar Gubernur Bali Periode 2008-2018 ini.

Baca: Apresiasi Jasa Kader Posyandu dengan Festival Posyandu Kreatif

Baca: Memotret Bintang hingga Menikmati Ketenangan, Begini Cara Berlibur di Bali saat Nyepi

Namun, saat itu kalau kompetensi para wartawan mencukupi, maka pemberitaannya akan menjadi lebih proporsional.

Begitu juga dengan Pemerintah yang nampak seperti lepas tangan.

Sehingga dalam disertasi tersebut ia menyarankan bahwa disamping adanya peningkatan kompetensi para wartawan, selanjutnya negara harus membiayai yang berhubungan dengan penguatan kapasitas pers

“Dewan Pers harus menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi para wartawan. Misalnya meliput tentang pariwisata, wartawan harus ngerti pariwisata. Intinya harus ada kompetensi umum dan kompetensi khusus bagi para wartawan,” terangnya.

Baca: Ini Profil Andi Arief, Politisi Partai Demokrat yang Ditangkap Bersama Seorang Wanita karena Narkoba

Baca: Ingin Tahu Apakah Kamu Sudah Kecanduan Media Sosial? Lakukan Cara Ini

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved