Pilpres 2019

KPU Bali Coret 33 WNA dari DPT, Bawaslu Temukan 59 WNA Terdaftar Pemilih Tetap

Jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 terus bertambah.

KPU Bali Coret 33 WNA dari DPT, Bawaslu Temukan 59 WNA Terdaftar Pemilih Tetap
dokumentasi KPU Tabanan
Seorang WNA yang masuk dalam DPT bernama Francis Oliver Georges Couderq. Pria kelahiran Neujlly Sur Seine ini memilik e-KTP dan beralamat di Desa Sudimara, Tabanan. Dan status kewarganegaraannya masih asing yakni Prancis. 

Ke-15 WNA tersebut tersebar di enam kecamatan di Gumi Keris. Rinciannya, 1 WNA di Kecamatan Petang (Dapil III), 3 WNA di Abiansemal (Dapil II), 2 WNA di Kuta (Dapil V), 5 WNA di Kuta Selatan (Dapil IV), 1 WNA di Kuta Utara (Dapil VI), 3 WNA di Mengwi (Dapil I).

Dari 15 WNA yang masuk DPTHP 2 tersebut setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Bawaslu, ternyata empat WNA tidak jelas keberadaannya.

Ketua Bawaslu Badung, Ketut Alit Astasoma, ditemui di kantornya Senin (11/3) kemarin mengatakan, pihaknya akan terus memburu para WNA yang masuk DPTHP tersebut untuk memastikan keberadaannya.

Selain itu, Bawaslu Badung juga akan berkoordinasi dengan KPU Badung perihal WNA ini.

“Dari hasil penelusuran di Badung total ada 15 WNA masuk DPT,” tegasnya.

Menurutnya, WNA ini bisa masuk DPTHP karena berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung.

Sehingga pihakya tidak heran ada WNA yang masuk DPT.

Ia menjelaskan Disdukcapil memberikan data berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (kepala keluarga).

“Di sini sumbernya dari data Disdukcapil. Dan inilah pentingnya kita melakukan verifikasi faktual,” kata Alit Astasoma.

Dari 15 WNA yang menjadi temuan Bawaslu, pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual langsung ke kediaman yang bersangkutan.

Hasilnya, satu WNA memang benar memiliki hak pilih karena sudah menjadi WNI. Sedangkan, sisanya masih berstatus WNA namun memiliki KTP elektronik.

“Sementara empat WNA belum kita temukan keberadaannya, mungkin karena bisnis di luar negeri,” terangnya.

Atas temuan 15 WNA ini, lanjut Alit Astasoma, Bawaslu akan meminta agar KPU memperhatikan data yang sudah menjadi temuan dan verifikasi Bawaslu.

“Hasil verifikasi faktual (Bawaslu) ini kita akan singkronkan dengan data KPU Badung. Karena WNA yang belum berstatus WNI tidak memiliki hak pilih,” ucapnya.

Pria asal Desa Munggu, Mengwi ini, meyakini KPU Badung juga sudah memahami aturan yang ada.

Pasalnya, WNA yang masuk daftar DPT ini beberapa di antaranya juga masuk dalam data DPT Pilgub Bali.

“Dari 15 itu sebanyak 10 sudah pernah masuk DPT Pilgub, cuma tidak semua punya hak pilih,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Badung Wayan Semara Cipta secara terpisah turut membenarkan ada 15 WNA masuk dalam DPTHP 2. Pihaknya pun memastikan yang berhak nyoblos hanya WNI.

Selain itu, ia juga membenarkan dari 15 orang dan setelah dilakukan verifikasi ternyata satu orang di KK sudah berstatus WNI.

“Kalau dia sudah WNI berarti boleh memilih,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan aturan syarat pemilih adalah WNI, berusia 17 tahun atau sudah menikah dan sudah terekam KTP elektronik.

Hasil verifikasi Tim Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, yang langsung berkoordinasi dengan pihak lingkungan ternyata yang bersangkutan (WNA yang sudah menjadi WNI) sudah tidak lagi di tempat atau sudah pindah. 

”Kami sudah cek di alamatnya, namun WNA yang sudah menjadi WNI itu sudah pindah. Yang jelas kami tegaskan kembali hanya WNI yang bisa menggunakan hak pilihnya,” kata pria yang akrab disapa Kayun ini. (gil/rin/gus)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved