Pileg 2019

Cium Masalah Ini, Bawaslu Gianyar Tak Segan Bertindak Tegas pada Perbekel, Lurah, dan Staf Desa

Bawaslu Gianyar Tak Segan Keluarkan Peringatan Keras untuk Perbekel, Lurah, dan Staf Desa.

Cium Masalah Ini, Bawaslu Gianyar Tak Segan Bertindak Tegas pada Perbekel, Lurah, dan Staf Desa
tribunnews
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar mempertajam pengawasannya pada perbakel dan perangkat desa. Bawaslu mencium aroma tak netral yang diduga dilakukan perbakel dan perangkat desa dalam menghadapi pemilihan legislatif (pileg) 2019. 

Bawaslu Gianyar Tak Segan Keluarkan Peringatan Keras untuk Perbekel, Lurah, dan Staf Desa. Saat ini, Bawaslu pun tengah mengumpulkan bukti-bukti, sebelum melakukan tindakan tegas.

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar mempertajam pengawasannya pada perbakel dan perangkat desa.

Bawaslu mencium aroma tak netral yang diduga dilakukan perbakel dan perangkat desa dalam menghadapi pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Sejumlah perbekel ada yang terindikasi mengundang caleg tertentu ke wilayahnya, dengan tujuan berkampanye.

Padahal hal tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

Baca: Sudut Pandang M Taufiq di Laga Pamungkas dan Fakta Bhayangkara FC Lebih Superior dari Bali United

Baca: Terbelit Masalah di Rumah dan Pertemanan, Millennials Jangan Ragu Ikut Konseling

Baca: Bawaslu Beberkan Perkembangan Kasus Dugaan Kampanye Wayan Koster di Acara yang Digelar Polda Bali

Baca: Pagi-pagi Oknum PNS Diduga Lakukan Ini Hingga Mobil Goyang, Satpol PP: Setelah Buka Kaca Tancap Gas

Baca: Istri Curiga Toilet Terkunci dari Dalam, Saat Diintip Suaminya Lakukan Hal Tak Teduga Pada Putrinya

Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan menemukan indikasi perbekel dan perangkat desa, yang ikut mengkampanyekan caleg tertentu.

Dimana mereka sengaja mengundang caleg tersebut untuk berkampanye atau bertatap muka dengan masyarakat.

Saat ini, pihaknya pun tengah mengumpulkan bukti-bukti, sebelum melakukan tindakan tegas.

“Kita sedang menelusuri indikasi tersebut. Apakah mengundang caleg lewat surat atau lewat cara lain seperti dengan HP. Saya tegaskan, perangkat desa mulai dari perbekel, lurah, staf desa, kelian banjar atau kelian dusun tidak diperbolehkan ikut berkampanye. Baik itu untuk pileg maupun pilpres,” tandasnya. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved