Petani Asal Tabanan Apresiasi Rencana Pemprov Bali Sinergikan Pertanian dan Pariwisata

Wayan Suka Arta mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang ingin menyinergikan antara industri pariwisata dengan pertanian di Bali

Petani Asal Tabanan Apresiasi Rencana Pemprov Bali Sinergikan Pertanian dan Pariwisata
Tribun Bali/Ahmad Firizqi Irwan
Petani semangka di Desa Pererenan, Mengwi, Badung, tampak sedang menyiram tanaman, Rabu (16/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam hal ini Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Dengan Pergub tersebut, Pemprov Bali berusaha menyinergikan antara sektor pertanian dan pariwisata yang selama ini dinilai "tak akur".

Melalui Pergub itu pula, Pemprov Bali mewajibkan para pengusaha terutama hotel, restoran dan katering untuk menggunakan produk pertanian lokal Bali, dan membelinya kepada petani atau perusahaan daerah minimal 20 persen di atas biaya produksi.

Baca: Kepergok Mencuri Telur, Fadil Hampir Dimasa oleh Warga

Baca: Selama 4 Tahun Terakhir, Ekspor Produk Pertanian Bali Meningkat hingga 199,4 Persen

Selain itu, jika membeli kepada petani, pengusaha juga diharuskan membayar secara tunai.

Namun bila tetap menginginkan mekanisme tunai tempo, maka diwajibkan melalui perusahaan daerah.

Salah seorang petani yang juga pengusaha beras organik asal Penebel, Tabanan, Wayan Suka Arta mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang ingin menyinergikan antara industri pariwisata dengan pertanian di Bali.

Mengingat selama ini petani lokal Bali seperti kurang mendapatkan imbas dari manisnya industri pariwisata yang menghasilkan begitu banyak manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Baca: Penutupan Porseni PAUD 2019, 4 Gugus Ini Raih Juara Umum

Baca: Dinkes Denpasar Target Distribusikan 2.725.271 Tablet Pil untuk Siswi SMP dan Ibu Hamil

Untuk itu, kata dia, dengan adanya kewajiban bagi para pelaku industri pariwisata, termasuk juga restoran, swalayan dan katering, tentu ada semacam kepastian bagi petani untuk menjual hasil pertaniannya.

"Tinggal sekarang harus ada standardisasi komoditas yang dihasilkan agar bisa diterima oleh industri pariwisata, karena seperti hotel misalnya, tentu punya standar tersendiri untuk komoditas yang diserap," kata dia.

Hal itu ia katakan pada saat hadir di acara Pencanangan Gerakan Petani Milenial Provinsi Bali tahun 2019 menuju Lumbung Pangan Dunia tahun 2045, di Bagus Agro, Desa Pelaga, Kabupaten Badung, Selasa (12/3/2019).

Baca: Pecalang Akan Dibuatkan Asosiasi Sampai Tingkat Provinsi, Diberi Pelatihan hingga Materi Kamtibmas

Baca: Equnix Kampanyekan Open Source Tingkatkan Daya Saing Technopreneur

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali, IB Wisnuardana mengatakan, penetapan pergub tersebut sebagai regulasi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para petani, yang notabene masih menjadi mata pencaharian sebagian besar dari penduduk Bali.

“Dan di masa sekarang, tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, persaingan pemasaran hingga keterbatasan SDM yang berkualitas," tuturnya.

Pergub Nomor 99 tahun 2018 ini, kata dia, juga sejalan dengan usaha untuk menarik kaum milenial agar mau jadi petani.

"Isi dari pergub ini juga akan terus disosialisasikan dan juga menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis bagi para petani milenial yang turut menjadi peserta kali ini,” tutur Wisnuardana. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved