Rp 700 Juta Hanya Selesai Pondasi Pura, Pemugaran Pura Dadia Arya Kenceng di Desa Sakti

Pemugaran total di Pura Dadia Arya Kenceng ternyata diketahui hanya selesai pondasinya saja. Padahal hibah yang diterima mencapai Rp 700 juta!

Rp 700 Juta Hanya Selesai Pondasi Pura, Pemugaran Pura Dadia Arya Kenceng di Desa Sakti
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
LPJ PENERIMA HIBAH - Kadis Kebudayaan, Pemuda, dan Olagraga Klungkung, I Nyoman Mudarta, menunjukkan laporan pertanggungjawaban (Lpj) dari penerima hibah Pura Dadia Arya Kenceng Desa Sakti, Nusa Penida, di ruang kerjanya, Rabu (13/3/2019). 

Diberitakan sebelumnya, permasalahan ini terkuak setelah warga Nusa Penida Muka Udiana melaporkan secara resmi Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali pada Selasa (5/3/2019), atas dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan lima pura di Nusa Penida.

Kepada awak media, Muka Udiana mengatakan ada beberapa keganjilan penggunaan dana hibah yang diberikan Pemkab Klungkung dan difasilitasi oleh Wayan Baru untuk pembangunan pura yang tersebar di sejumlah desa di Nusa Penida.

"Dana bansos dari Pemerintah Kabupaten Klungkung yang seharusnya digunakan untuk pembangunan beberapa pura yang difasilitasi oleh I Wayan Baru, diduga disalahgunakan. Bahkan harusnya tahun ini dana tersebut sudah menjadi pura, tapi ternyata hingga saat ini tidak ada," ujar Muka Udiana.

Wayan Baru langsung membantah dugaan penyelewengan dana hibah tersebut.

Politikus Partai Gerindra ini pun menuding pelaporan tersebut mengada-ngada dan bermuatan politis.

Menurut Wayan Baru, beberapa objek bansos yang dilaporkan tidak difasilitasi olehnya.

Wayan Baru mengaku hanya fasilitasi bansos di Pura Timbul (Dadia Arya Kenceng) di Dusun Cemulik, Desa Sakti.

Baca: Begini Kondisi RSUP Sanglah yang Terima Penitipan 106 Jenazah, Pendopo VIP Sampai Disekat Triplek

Baca: Keselamatan Pengendara dan Anak Sekolah Terancam, Polisi Ambil Sikap Tambal Jalan Pakai Karung Goni

Sementara empat objek bansos lainnya menurutnya difasilitasi oleh orang lain.

"Terlalu mengada-ada laporannya. Dari lima objek penerima bansos yang dilaporkan itu, hanya satu yang saya fasilitasi. Sisanya saya tidak tahu sama sekali. Dari laporan Ini, sudah pasti ada kepentingan politis di balik ini semua," ujar Baru, Selasa (5/3/2019).

Wayan Baru kemudian mengumpulkan para penerima hibah bansos di kediamannya di Desa Sakti, Nusa Penida, pada Umanis Nyepi, Jumat (8/3/2019).

Puluhan warga masyarakat penerima bansos yang difasilitasi Wayan Baru berkumpul.

Wayan Baru pun curhat di hadapan warga Nusa Penida tersebut karena merasa difitnah telah menyelewengkan dana bansos.

Dalam pertemuan itu, Wayan Baru juga meminta dukungan dari penerima hibah.

Ia juga meminta semua masyarakat penerima hibah yang difasilitasinya, siap menjadi saksi jika dibutuhkan oleh kepolisian.

Hal inipun disanggupi oleh kelompok warga tersebut.

Baca: Irfan Bachdim Main Full Lawan Semen Padang, Bagaimana Peluang Lawan Bhayangkara FC?

Baca: Ini Resep Paulo Sergio yang Bertubuh Kecil, Kuat Duel Fisik dengan Lawan dan Tak Pernah Cedera

Wayan Baru kemudian melaporkan Wayan Muka Udiana di Polres Klungkung, Minggu (10/3/2019).

Ia didampingi dua pengacaranya I Ketut Widia dan Wayan Sumiarsa.

"Saya tidak terima dilaporkan di Polda karena menggelapkan dana hibah bansos, sehingga hari ini saya buat laporan balik untuk Wayan Muka Udiana atas pencemaran nama baik, dan perasaan tidak senang," ujar Wayan Baru, Minggu (10/3/2019).

Menurutnya, laporan itu juga sebagai bentuk klarifikasi atau menepis tudingan jika dirinya disangkut pautkan menyelewengkan dana hibah.

"Dengan laporan ini, saya ingin buktikan saya tidak bersalah dan dituduh menggelapkan dana hibah itu. Saya juga tidak ingin masyarakat terprovokasi, terlebih tahun ini tahun politik," katanya.

Ganti dengan BKK

Sementara itu, munculnya sejumlah masalah hukum dalam pemberian dana hibah ini membuat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berencana akan mengganti sistem hibah dengan sistem BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

"Ke depan saya berencana akan ubah sistem hibah ini ke dana BKK. Sehingga usulannya bisa langsung dari desa," ujar Suwirta, kemarin.

Dengan sistem ini, kedepannya hibah tidak lagi perlu difasilitasi anggota dewan karena semua usulannya langsung dari desa dengan perencanaan dan verifikasi yang matang.

Dengan demikian legislatif juga menjadi fokus dengan tugasnya yang lain, tanpa harus memikirkan memfasilitasi hibah.

Selain itu, pihak desa juga bisa ikut mengontrol jika hibah disalurkan dalam bentuk BKK.

"Nanti semoga saja tahun 2020 ini sudah bisa diterapkan. Saya akan segera minta Sekda untuk mengkaji hal ini dari segi aturan. Intinya ini harus bergerak sesuai aturan," jelasnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved