Mulyawan Usul Penyaluran Dana Hibah Ditunda, 2 Penggiat Medsos Dilibatkan Raker Bahas Kisruh Bansos

Dua warga tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengikuti rapat kerja antara DPRD dan Eksekutif, terkait kisruh dana hibah di Klungkung

Mulyawan Usul Penyaluran Dana Hibah Ditunda, 2 Penggiat Medsos Dilibatkan Raker Bahas Kisruh Bansos
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
RAPAT KERJA - Suasana rapat kerja antara DPRD, Pemkab, dan dua warga masyarakat terkait polemik dana hibah bansos di Klungkung, Jumat (15/3/2019). 

Anggota DPRD asal Desa Tangkas, I Wayan Mastra, langsung menanyakan balik kepada Mulyawan, apa dasar dari usulan itu.

Menurutnya, tidak mungkin hibah ke masyarakat itu ditunda-tunda.

"Masyarakat tentu teriak jika hibah itu ditunda," jelas Mastra.

Hal serupa diungkapan Sang Nyoman Putrayasa dari fraksi PDIP.

Menurutnya hibah bansos merupakan bagian dari pelayanan ke mayarakat.

Jadi tidak ada alasan untuk menunda penyaluran hibah oleh siapapun.

Baca: Kisah Keberanian Pemuda Masjid Rebut Senjata Pelaku Penembakan di Selandia Baru

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 16 Maret 2019: Rencana Taurus Berantakan, Libra Bosan dengan Suasana Kantor

"Kami tidak panik akan persoalan ini. Dan terkait usulan penundaan penyaluran hibah, tidak boleh ada kekosongan pelayanan publik," ungkapnya.

Sementara anggota dewan dari Fraksi Hanura, Komang Ludra menanggapi santai usulan itu.

Menurutnya itu sebatas usulan, dan mending ditampung saja sehingga rapat kerja tidak menjadi kisruh dan efektif waktu.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru menjelaskan, hasil rapat tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui mekanisme dan aturan pencairan dana hibah.

Termasuk dimana posisi anggota dewan, dalam memfasilitasi masyarakat.

"Saya setuju rapat tadi live di medsos agar semua masyarakat tahu prosesnya. Ini untuk mengklarifikasi permasalahan yang beberapa hari terakhir berkembang di media," jelasnya usai raker.

Baca: Hoax Sering Serang KPU, Ini Sebabnya

Baca: Situs KPU RI Pernah DIretas Anak Usia di Bawah 17 Tahun

Terkait adanya usulan menunda sementara penyaluran hibah bansos, menurutnya hal itu perlu dikaji dan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Sah-sah saja masyarakat mengajukan usulan, dan itu harus dikaji apa dampak positif serta negatifnya. Saya rasa masyarakat sudah cerdas, dan memahami jika hibah ini tidak sebagai alat politik. Tetapi murni hak masyarakat," jelas Wayan Baru.

Kadis Kebudayaan Dipanggil Polda Bali

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, I Nyoman Mudarta, mengaku akan memenuhi panggilan Polda Bali, Senin (18/3/2019).

Ia akan dimintai keterangan, masih terkait laporan dugaan penyelewengan dana hibah di Nusa Penida

"Sebenarnya saya juga beban, Polda dan Kejati terus menghubungi terkait kasus ini. Senin (18/3/2019) saya akan penuhi panggilan Polda Bali," jelas Mudarta di hadapan anggota dewan.

Menurutnya Polda Bali sudah beberapa kali turun ke Nusa Penida untuk penyelidkan kasus ini.

Baca: AS Ancam Anggota Mahkamah Kriminal Internasional

Baca: Kakak WNI Korban Penembakan Brutal di Masjid Minta Hoax Tentang Kematian Adiknya Dihentikan

Kepolisian sempat menemui beberapa objek hibah yang sama sekali belum dibongkar, bahkan tidak ada bahan material sama sekali di objek hibah tersebut

"Kami juga mohon dipahami bersama-sama. Langkah-langkah pencegahan sudah kami lakukan, dengan mengumpulkan penerima hibah sebelum pencairan dana itu. Bahkan foto dan bukti-buktinya telah saya siapkan, sebagai materi saya saat dimintai keterangan di Polda nanti," ungkapnya.

Sementara dalam rapat kerja itu, Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru sempat menepis pernyataan Nyoman Murdata yang mempersoalkan pembangunan Pura Dadia Arya Kenceng di Desa Sakti, Nusa Penida, yang baru sebatas pondasi saja.

Menurutnya, proses pengerjaan tetap jalan dan penerima hibah telah membuat surat pernyataan untuk tetap melanjutkan pengerjaan tersebut.

Politisi asal  Desa Sakti itu pun mengungkapkan, dana Rp 700 juta telah dibelikan sanggah untuk 15 pelinggih.

“Setelah melalui sangkep, dana yang cair akhir Desember 2018 itu lantas dibayarkan kepada penjual sanggah. Sementara itu untuk bataran atau pondasi pelinggih murni swadaya masyarakat yang memerlukan dana mencapai Rp 110 juta,” sebutnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved