Breaking News:

Pengendalian Jumlah Penduduk Bali Tak Ada Masalah, Vasektomi Hanya Alternatif Kontrasepsi Terakhir

Pengendalian kuantitas penduduk di Bali sebenarnya sudah tidak masalah karena keluarga di Bali sudah menerima program KB sejak lama

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sekaligus Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pernyataan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Rapat koordinasi daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Provinsi Bali tahun 2019 yang meminta agar laju pertumbuhan penduduk Bali tidak perlu diturunkan lagi, mendapat tanggapan dari pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sekaligus Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani menyatakan sependapat memang benar bahwa pengendalian kuantitas penduduk di Bali sebenarnya sudah tidak masalah karena keluarga di Bali sudah menerima program KB ini sejak lama.

Baca: Denpasar Akan Kerja Sama dengan 3 Kota di Luar Negeri, Berikut Poin Kerjasamanya

Baca: Bank Danamon Hadirkan Booth D-Bank Registration Selama 14 Hari di Level 21 Mall Denpasar

“Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur sebagai sebuah konsep bahwa akan kita alihkan kepada peningkatan kualitas SDM itu sudah sangat tepat,” kata Listyawardani saat ditemui pada sela-sela acara di Hotel Grand Inna Bali Beach, Senin (18/4/2019).

Ia menjelaskan, di tingkat pusat, Presiden sudah mengarahkan tentang pembangunan yang berorientasi pada penduduk, yang terdiri atas empat pendekatan pokok.

Keempat pendekatan itu antara lain, pertama, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas.

Baca: Kapten Kalteng Putra, Gede Sukadana Tetap Ingin jadi Suporter Bali United

Baca: Raih Prestasi Juara Umum di Wali Kota Cup X, Taekwondo Dinasty TNI AL Gelar Malam Syukuran

Kedua, meratakan persebaran penduduk melalui migrasi yang terarah.

Ketiga, mempertahankan nilai-nilai keluarga.

Dan keempat, agar setiap penduduk memiliki jaminan sosial.

Lebih lanjut dikatakannya, pilihan untuk mempunyai anak berapa itu menjadi keputusan masing-masing keluarga walaupun Gubernur menginginkan orientasinya pada kualitas.

Baca: Jalur Relatif Berisiko, Seleksi Angkot Siswa Gratis di Tegalalang Sangat Ketat

Baca: Koster Minta Hentikan Vasektomi di Bali, Sebut Nyoman dan Ketut Hilang Kalau Dilaksanakan KB 2 Anak

“Kalau kemudian Pak Gubernur memperkenalkan atau mengingatkan kembali tentang nilai-nilai budaya bahwa di Bali ada tradisi mempertahankan keluarga dengan empat anak supaya ada Nyoman dan Ketut, itu bisa saja,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved